Survei Mengungkapkan Kebijakan Konsesi Tambang Menimbulkan Polarisasi di Internal Ormas
Kamis, 29 Januari 2026 - 18:11 WIB
Dia menjelaskan lebih detil bahwa di dalam survei, ada kecenderungan untuk responden yang wilayahnya dekat dengan tambang mereka menolak. Sedangkan yang tidak dekat dengan tambang berpendapat harus dikelola dengan profesional.
“Namun yang tidak dibilang secara jelas, yakni memangnya dalam operasional perusahaan baru tidak bisa operasi sendiri karena ini butuh minimal pengalaman. Selain itu mitranya siapa? Menjadi tidak berlebihan kalau catatan di internal mempertanyakan (izin pengelolaan tambang) ini konteksnya bisnis atau politis,” ujar Wahyu.
Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menuturkan, seiring dengan pergantian rezim maka saat ini situasinya pun berubah. Tetap ada kesempatan bagi ormas yang semula menolak jadi menerima, maupun yang sebelumnya menerima lantasu mengembalikan. Tapi yang jelas imbuhnya, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan berhati-hati.
“Mengelola sumber daya alam harus hati-hati. Sebab ada dua negara yang kaya akan minyak, ada negara seperti Norwegia yang menjadi kaya raya tetapi banyak negara yang seperti Venezuela, sengsara. Maka kita harus hati-hati, kalau tidak tidak hati-hati bisa membuat sengketa,” ujar Samirin.
Sementara itu, Associate Professor of Inter-Religious Studies (IRS) Program, Dicky Sofjan berpendapat bahwa polarisasi pandangan soal pengelolaan tambang di internal ormas adalah hal yang tak terelakkan dalam demokrasi.
Menurutnya, polarisasi pun tetap dibutuhkan. Dengan adanya polarisasi ada argumen yang kuat tentang pihak yang pro dan kontra, ini akan menghasilkan kebijakan yang sehat dan bisa memenuhi standar kemaslahatan umat.
“Ketika terjadi proses polarisasi kita melihat ada keterbelahan, sehingga muncul solusi-solusi untuk mendatangkan polarisasi dan banyak hal,” ucap Dicky.
“Namun yang tidak dibilang secara jelas, yakni memangnya dalam operasional perusahaan baru tidak bisa operasi sendiri karena ini butuh minimal pengalaman. Selain itu mitranya siapa? Menjadi tidak berlebihan kalau catatan di internal mempertanyakan (izin pengelolaan tambang) ini konteksnya bisnis atau politis,” ujar Wahyu.
Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menuturkan, seiring dengan pergantian rezim maka saat ini situasinya pun berubah. Tetap ada kesempatan bagi ormas yang semula menolak jadi menerima, maupun yang sebelumnya menerima lantasu mengembalikan. Tapi yang jelas imbuhnya, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan berhati-hati.
“Mengelola sumber daya alam harus hati-hati. Sebab ada dua negara yang kaya akan minyak, ada negara seperti Norwegia yang menjadi kaya raya tetapi banyak negara yang seperti Venezuela, sengsara. Maka kita harus hati-hati, kalau tidak tidak hati-hati bisa membuat sengketa,” ujar Samirin.
Sementara itu, Associate Professor of Inter-Religious Studies (IRS) Program, Dicky Sofjan berpendapat bahwa polarisasi pandangan soal pengelolaan tambang di internal ormas adalah hal yang tak terelakkan dalam demokrasi.
Menurutnya, polarisasi pun tetap dibutuhkan. Dengan adanya polarisasi ada argumen yang kuat tentang pihak yang pro dan kontra, ini akan menghasilkan kebijakan yang sehat dan bisa memenuhi standar kemaslahatan umat.
“Ketika terjadi proses polarisasi kita melihat ada keterbelahan, sehingga muncul solusi-solusi untuk mendatangkan polarisasi dan banyak hal,” ucap Dicky.
(akr)
Lihat Juga :