Sawit Dipuji Presiden, POPSI Minta Perlindungan Nyata dan Adil bagi Petani

POPSI menyoroti sejumlah persoalan krusial. Pertama, penyitaan sawit seharusnya didahului dengan dialog dan menawarkan solusi Penyelesaian. Terutama pada kasus yang terkait klaim kawasan hutan berdasarkan penunjukan, padahal semestinya rujukan tata ruang dan status kawasan harus jelas, tidak tumpang tindih, serta menghormati hak-hak turun-temurun masyarakat, termasuk masyarakat adat.

Kedua, konflik sosial meningkat, namun minim mekanisme penyelesaian. Menurut Darto, banyak terjadi konflik antara masyarakat setempat dengan pihak KSO (Kerja Sama Operasi), namun tidak tersedia mekanisme resolusi konflik yang transparan, cepat, dan berpihak pada keadilan.

Ketiga, kebun rakyat ikut terseret penyitaan. Dia menjelaskan Kebun masyarakat yang selama ini menjadi sumber ekonomi keluarga desa ikut terdampak. "Bagi petani kecil, penyitaan kebun ini adalah pemutusan penghidupan, mematikan roda ekonomi pedesaan. Kami mendorong penyelesaian kebun berdasarkan tipologinya masing-masing, jangan disama-ratakan alias digeneralisasi," jelasnya.

Baca Juga: Kejagung Geledah Rumah Eks Menhut Siti Nurbaya Terkait Tata Kelola Kebun dan Sawit

Keempat, tata kelola KSO tidak transparan dan rentan masalah akuntabilitas. POPSI mempertanyakan mulai bagaimana standar kredibilitas dan akuntabilitas pelaksana KSO pada kebun sitaan hingga transparansi dana escrow.

Dia juga mempertanyakan siapa auditor atau pengawas independen, keterlibatan laporan publik dan bagaimana mekanisme penyerahan dana hasil penjualan TBS. "Apakah negara mendapatkan dana sisa setelah dipotong oleh KSO? Jangan sampai ada kebocoran pada kebun sengketa, belum final, pengelolaan sementara yang nantinya negara bisa rugi lebih banyak," paparnya.