Anggaran Ayam Lokal Kementan Kena Semprit Anggota DPR
Senin, 21 September 2020 - 14:19 WIB
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi IV DPR RI mengkritisi sejumlah anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) di 2021. Di antaranya anggaran pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH).
Anggaran di Ditjen PKH yang disorot adalah anggaran pengadaan 500.000 ayam lokal untuk masyarakat senilai Rp33,7 miliar. Ketua Komisi IV dari fraksi PDIP Sudin , mengatakan anggaran program pengadaan ayam lokal tersebut terlalu besar, sehingga malah akan menjadi beban untuk negara. ( Baca juga:Ambil Alih dari Chevron, Pertamina Bersiap Ngebor 44 Sumur di Blok Rokan )
"Sekarang kalau kita mau kasih bantuan kepada masyarakat, misalnya ayam, paling tidak ya tidak semua beban dibebankan ke kita (negara)," kata Sudin di Gedung DPR, Senin (21/9/2020).
Ia menjelaskan, dalam program ini tidak perlu dilakukan pengadaan kandang dan pakan untuk ayam. Sebab, masyarakat dinilai mampu untuk membuat kandang dan pakan sendiri berdasarkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya.
"Kalau di kampung dikasih bantuan ayam, insya Allah pasti mereka bikin kandang walaupun dari bambu, paling enggak begitu. Kalau pakan saya kira juga enggak perlu dibantu, karena terkadang kalau mereka ada nasi berlebih akan dikasih ke ayam, dimakan kok," jelasnya.
Sudin melanjutkan, program pengadaan ayam lokal ini jika diperhitungkan maka harga ayam sebesar Rp67.400 per ekor.
"Masak kasih kandang, ini enggak perlulah. Cobalah, saya minta hitung lagi ini. Kalau harga satu kandang bisa dijadikan ayam lagi, kan lumayan. Berarti kan volumenya bertambah," bebernya. ( Baca juga:Komisioner KPU Tegaskan Belum Pembahasan Resmi Soal Penundaan Pilkada 2020 )
Lalu, anggaran lain yang disorot Komisi IV adalah anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar Rp13,28 miliar untuk program perbengkelan alat mesin pertanian (alsintan) tahun 2021. Bantuan perbengkelan itu diberikan kepada 18 desa di 18 kabupaten, sehingga per desa mendapatkan sekitar Rp738 juta.
Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi Demokrat Suhardi Duka menilai program itu seharusnya bisa diperluas ke seluruh provinsi di Indonesia.
"Dirjen PSP perbengkelan Rp13,28 miliar 18 unit, itu Rp738 juta per unit. Saya minta supaya diluaskan supaya setiap provinsi ada, 34 provinsi," tandasnya.
Anggaran di Ditjen PKH yang disorot adalah anggaran pengadaan 500.000 ayam lokal untuk masyarakat senilai Rp33,7 miliar. Ketua Komisi IV dari fraksi PDIP Sudin , mengatakan anggaran program pengadaan ayam lokal tersebut terlalu besar, sehingga malah akan menjadi beban untuk negara. ( Baca juga:Ambil Alih dari Chevron, Pertamina Bersiap Ngebor 44 Sumur di Blok Rokan )
"Sekarang kalau kita mau kasih bantuan kepada masyarakat, misalnya ayam, paling tidak ya tidak semua beban dibebankan ke kita (negara)," kata Sudin di Gedung DPR, Senin (21/9/2020).
Ia menjelaskan, dalam program ini tidak perlu dilakukan pengadaan kandang dan pakan untuk ayam. Sebab, masyarakat dinilai mampu untuk membuat kandang dan pakan sendiri berdasarkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya.
"Kalau di kampung dikasih bantuan ayam, insya Allah pasti mereka bikin kandang walaupun dari bambu, paling enggak begitu. Kalau pakan saya kira juga enggak perlu dibantu, karena terkadang kalau mereka ada nasi berlebih akan dikasih ke ayam, dimakan kok," jelasnya.
Sudin melanjutkan, program pengadaan ayam lokal ini jika diperhitungkan maka harga ayam sebesar Rp67.400 per ekor.
"Masak kasih kandang, ini enggak perlulah. Cobalah, saya minta hitung lagi ini. Kalau harga satu kandang bisa dijadikan ayam lagi, kan lumayan. Berarti kan volumenya bertambah," bebernya. ( Baca juga:Komisioner KPU Tegaskan Belum Pembahasan Resmi Soal Penundaan Pilkada 2020 )
Lalu, anggaran lain yang disorot Komisi IV adalah anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar Rp13,28 miliar untuk program perbengkelan alat mesin pertanian (alsintan) tahun 2021. Bantuan perbengkelan itu diberikan kepada 18 desa di 18 kabupaten, sehingga per desa mendapatkan sekitar Rp738 juta.
Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi Demokrat Suhardi Duka menilai program itu seharusnya bisa diperluas ke seluruh provinsi di Indonesia.
"Dirjen PSP perbengkelan Rp13,28 miliar 18 unit, itu Rp738 juta per unit. Saya minta supaya diluaskan supaya setiap provinsi ada, 34 provinsi," tandasnya.
(uka)
Lihat Juga :
tulis komentar anda