Ini Dia Titah Puan Maharani kepada Sri Mulyani
Selasa, 29 September 2020 - 23:40 WIB
Foto/SINDOnews
JAKARTA - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (29/9/2020). Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa APBN 2021 dirancang komprehensif untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dan mengantisipasi jika terjadi perlambatan ekonomi, khususnya akibat pandemi Covid-19.
”Dalam RAPBN 2021 sudah dibuat ruang untuk kalau nanti ekonomi melambat,” kata Puan, di DPR, Selasa (29/9/2020), sesaat sebelum memimpin Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021. ( Baca juga:Ada 14 BUMN Mau Dibubarkan Menteri Erick Thohir, Sungguhan atau..? )
Puan mengatakan, setelah APBN 2021 disahkan, pemerintah harus memperhatikan anggaran terkait bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat yang paling terdampak akibat Covid-19. Penyaluran bansos diminta harus tepat sasaran sesuai nama dan alamat penerima.
”Harus diperhatikan bagaimana bansos tunai bisa langsung diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah juga harus segera mengevaluasi penyaluran bansos. Puan meminta bansos disalurkan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Corona.
”Saya juga mengimbau pemerintah melakukan evaluasi terkait pemberian bansos. Bansos yang akan diberikan ke depan ini harus tepat sasaran, distribusi di lapangan harus tetap menjaga protokol kesehatan,” ujarnya. ( Baca juga:Mundur dari KPK, Begini Keseharian Febri Diansyah )
Sebab, walau barangnya bisa diterima oleh masyarakat, terdistribusi dengan baik, namun jika protokol mencegah Covid tidak bisa terjaga, hal ini bisa menimbulkan kerumunan dan antrean panjang.
”Itu tidak akan kondusif, satu masalah terselesaikan, namun masalah lain akan muncul kembali,” sambung Puan.
”Dalam RAPBN 2021 sudah dibuat ruang untuk kalau nanti ekonomi melambat,” kata Puan, di DPR, Selasa (29/9/2020), sesaat sebelum memimpin Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021. ( Baca juga:Ada 14 BUMN Mau Dibubarkan Menteri Erick Thohir, Sungguhan atau..? )
Puan mengatakan, setelah APBN 2021 disahkan, pemerintah harus memperhatikan anggaran terkait bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat yang paling terdampak akibat Covid-19. Penyaluran bansos diminta harus tepat sasaran sesuai nama dan alamat penerima.
”Harus diperhatikan bagaimana bansos tunai bisa langsung diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah juga harus segera mengevaluasi penyaluran bansos. Puan meminta bansos disalurkan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Corona.
”Saya juga mengimbau pemerintah melakukan evaluasi terkait pemberian bansos. Bansos yang akan diberikan ke depan ini harus tepat sasaran, distribusi di lapangan harus tetap menjaga protokol kesehatan,” ujarnya. ( Baca juga:Mundur dari KPK, Begini Keseharian Febri Diansyah )
Sebab, walau barangnya bisa diterima oleh masyarakat, terdistribusi dengan baik, namun jika protokol mencegah Covid tidak bisa terjaga, hal ini bisa menimbulkan kerumunan dan antrean panjang.
”Itu tidak akan kondusif, satu masalah terselesaikan, namun masalah lain akan muncul kembali,” sambung Puan.
(uka)
tulis komentar anda