Gandeng ASEAN, RI Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur

JAKARTA - Pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting AFMGM) membahas penguatan kerja sama ekonomi dan keuangan. Penekanan pada agenda membangun ketahanan dan mendorong pemulihan ekonomi kawasan yang terdampak pandemi Covid-19 .

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan Indonesia mendorong pengembangan inisiatif kawasan untuk pembangunan infrastruktur. Termasuk di antaranya untuk mendukung transformasi ke era teknologi digital. ( Baca juga:Pemulihan Ekonomi, Sri Mulyani: Tergantung Vaksin dan Stimulus )

“Prioritas Indonesia dalam mendorong pembangunan infrastruktur bukan hanya untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi selama pandemi, namun juga untuk mengantisipasi pergeseran modalitas proses belajar-mengajar melalui platform digital,” kata Suahasil di Jakarta, Senin (5/10/2020).



Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu juga menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan proses keanggotaan di Financial Action Task Force (FATF) yang sempat tertunda akibat pandemi. Juga mengapresiasi dan mendukung perkembangan yang telah dicapai oleh ASEAN Infrastructure Fund (AIF) dengan inisiatif Fasilitas Pembiayaan Hijau Katalitik ASEAN (ASEAN Catalytic Green Finance Facility_/ACGF) yang merupakan terobosan penting untuk memfasilitasi keterlibatan swasta pada pembiayaan infrastruktur hijau di kawasan.

"Fasilitas ACGF kini telah mendapatkan komitmen pendanaan dari mitra pembangunan sebesar USD1,5 miliar dan dalam waktu dekat akan memulai penyaluran pembiayaan bagi beberapa proyek strategis di beberapa negara, termasuk Indonesia," katanya.

Selain mendorong inisiatif pembangunan infrastruktur, Indonesia juga mendorong inisiatif pembiayaan yang berkelanjutan di ASEAN. Indonesia memandang inisiatif tersebut sebagai salah satu mesin pendorong pemulihan ekonomi di kawasan.

Potensi pengembangan pembiayaan berkelanjutan bagi negara ASEAN terbuka sangat lebar, terutama dilihat dari pertumbuhan pasar obligasi berkelanjutan dunia yang sangat pesat. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara terdepan dalam pengembangan pembiayaan berkelanjutan. ( Baca juga:Ngebet Nyapres tapi Ogah Bikin Parpol, Gatot Maksimal Cuma Jadi Menteri )

Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan obligasi syariah hijau pemerintah di tahun 2018, serta telah mampu menerbitkan obligasi hijau dan berkelanjutan baik oleh pemerintah maupun korporasi dengan nilai total USD3,4 miliar.

Untuk mengakselerasi pencapaian tujuan tersebut, menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN menyepakati untuk mengesahkan dokumen Laporan Pengembangan Pembiayaan Berkelanjutan di ASEAN. Dokumen ini akan menjadi dokumen rujukan arah kerja sama penguatan kebijakan, pemastian sinergi dan koordinasi, peningkatan kesadaran dan kapasitas, serta pembangunan penawaran dan permintaan pembiayaan berkelanjutan di kawasan.

Untuk menekankan efektivitas kerja sama, Indonesia juga mendorong penguatan sinergi pembiayaan pembangunan di kawasan, yang memperoleh dukungan negara lainnya dan dijadikan salah satu elemen kesepakatan dalam Pernyataan Bersama (Joint Statement) pertemuan. Dalam pernyataan tersebut, disepakati komitmen penyelarasan agenda pembiayaan berkelanjutan seluruh kelompok kerja di jalur menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN.