Resmi! Cipta Kerja Jadi UU, Ketua Kadin: Mampu Menyelesaikan Berbagai Masalah
Senin, 05 Oktober 2020 - 20:00 WIB
Kalangan dunia usaha menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah menyepakati pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU. Foto/Dok
JAKARTA - Kalangan dunia usaha menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah menyepakati pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja untuk menjadi Undang-Undang (UU) melalui Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada hari ini, Senin (5/10/2020).
(Baca Juga: UU Cipta Kerja Ciptakan Lapangan Kerja Baru saat Pandemi Covid-19 )
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P . Roeslani mengatakan, UU Cipta Kerja diharapkan dapat mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja.
"UU tersebut mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan membuka lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan. Kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang kondusif, hingga tercipta lapangan kerja yang semakin besar untuk menjawab kebutuhan angkatan kerja yang terus bertambah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).
Rosan melanjutkan, dengan adanya dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respon cepat dan tepat. Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat.
"Penciptaan lapangan kerja harus dilakukan, yakni dengan mendorong peningkatan investasi sebesar 6,6% - 7% untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan konsumsi di kisaran 5,4% - 5,6%," ungkapnya.
(Baca Juga: UU Cipta Kerja Ciptakan Lapangan Kerja Baru saat Pandemi Covid-19 )
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P . Roeslani mengatakan, UU Cipta Kerja diharapkan dapat mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja.
"UU tersebut mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan membuka lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan. Kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang kondusif, hingga tercipta lapangan kerja yang semakin besar untuk menjawab kebutuhan angkatan kerja yang terus bertambah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).
Rosan melanjutkan, dengan adanya dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respon cepat dan tepat. Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat.
"Penciptaan lapangan kerja harus dilakukan, yakni dengan mendorong peningkatan investasi sebesar 6,6% - 7% untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan konsumsi di kisaran 5,4% - 5,6%," ungkapnya.
Lihat Juga :