Truk ODOL Bikin Kantong Pengusaha dan Pemerintah Bobol
Jum'at, 16 Oktober 2020 - 03:00 WIB
"Truk ODOL juga merugikan pengusaha truk sendiri, seperti konsumsi BBM dan biaya perawatan yang meningkat sekitar 15%. Kerusakan jalan juga menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan yang berdampak pada penurunan produktivitas truk sekitar 15%-20%," kata dia, Kamis (15/10/2020).
Menurut dia, berdasarkan data Korlantas Polri, kecelakaan truk yang dipicu akibat praktik ODOL di jalan raya secara nasional mengalami kenaikan sekitar 6,5%. Sebelumnya, kasus ODOL dari 109.215 kasus pada 2018 menjadi 116.395 kasus kecelakaan pada 2019.
"Makanya, rencana Kementerian Perhubungan untuk mencapai target zero ODOL tahun 2023 membutuhkan dukungan dan sinergi berbagai pihak. Mulai dari kementerian, Polri, agen pemegang merek (APM), industri karoseri, perusahaan pengangkutan barang, perusahaan, asosiasi, dan lainnya," jelas Setijadi.
APM, misalnya, bertanggung jawab dalam aspek produksi, pemasaran, dan proses impor armada, sedangkan karoseri dalam aspek perakitan armada. Di lain sisi, pemilik barang bertanggung jawab sebagai pengguna pengangkutan barang dalam kontrak kerja sama dengan transporter.
Sinergi antarbeberapa perusahaan tersebut dapat dilakukan, misalnya, dalam rancang bangun armada yang sesuai kebutuhan dengan tetap memenuhi kriteria teknis dan batasan peraturan. Selain itu, sinergi juga bisa dilakukan dengan pengembangan metode pengangkutan dan sistem pendistribusian barang yang lebih efisien dengan menerapkan teknologi informasi.
Menurut dia, berdasarkan data Korlantas Polri, kecelakaan truk yang dipicu akibat praktik ODOL di jalan raya secara nasional mengalami kenaikan sekitar 6,5%. Sebelumnya, kasus ODOL dari 109.215 kasus pada 2018 menjadi 116.395 kasus kecelakaan pada 2019.
"Makanya, rencana Kementerian Perhubungan untuk mencapai target zero ODOL tahun 2023 membutuhkan dukungan dan sinergi berbagai pihak. Mulai dari kementerian, Polri, agen pemegang merek (APM), industri karoseri, perusahaan pengangkutan barang, perusahaan, asosiasi, dan lainnya," jelas Setijadi.
APM, misalnya, bertanggung jawab dalam aspek produksi, pemasaran, dan proses impor armada, sedangkan karoseri dalam aspek perakitan armada. Di lain sisi, pemilik barang bertanggung jawab sebagai pengguna pengangkutan barang dalam kontrak kerja sama dengan transporter.
Sinergi antarbeberapa perusahaan tersebut dapat dilakukan, misalnya, dalam rancang bangun armada yang sesuai kebutuhan dengan tetap memenuhi kriteria teknis dan batasan peraturan. Selain itu, sinergi juga bisa dilakukan dengan pengembangan metode pengangkutan dan sistem pendistribusian barang yang lebih efisien dengan menerapkan teknologi informasi.
Lihat Juga :