Indonesia Juaranya Soal Negara Paling Ribet untuk Berbisnis
Jum'at, 16 Oktober 2020 - 15:53 WIB
Selain Indonsesia, ada enam negara yang juga kompleks dalam berbisnis yakni Amerika Selatan, dengan Brasil, Argentina, dan Bolivia berada di peringkat ke-2, ke-3, dan ke-4. Yunani, yang menempati posisi teratas tahun lalu, telah melakukan beberapa perbaikan, dan kini berada di peringkat ke-5 paling kompleks tahun ini.
(Baca Juga: Urusan Pajak Paling Jelek di Kemudahan Berusaha, UU Ciptaker Bikin Simple )
Salah satu dari tiga faktor yang diidentifikasi yang membentuk peringkat tahun ini adalah kompleksitas berkelanjutan yang dihadapi perusahaan multinasional dalam memenuhi peraturan internasional dan lokal, dan penjajaran yang sering terjadi di antara keduanya.
"Tren internasional mendorong standardisasi global tetapi praktik lokal tetap ada, dan bahkan meningkat di beberapa yurisdiksi," tulisnya.
Permasalahan aturan domestik juga menjadi kendala perusahaan multinasional membuka bisnis mereka, termasuk perubahan legislatif yang harus dipatuhi oleh perusahaan multinasional.
Sejumlah negara juga masih berpegang pada adat istiadat dan praktik yang berakar pada tradisi, sehingga menambah lapisan kompleksitas. Misalnya, 43% masih mengharuskan dokumen ditandai dengan stempel, potongan, atau segel agar mengikat secara hukum.
(Baca Juga: Urusan Pajak Paling Jelek di Kemudahan Berusaha, UU Ciptaker Bikin Simple )
Salah satu dari tiga faktor yang diidentifikasi yang membentuk peringkat tahun ini adalah kompleksitas berkelanjutan yang dihadapi perusahaan multinasional dalam memenuhi peraturan internasional dan lokal, dan penjajaran yang sering terjadi di antara keduanya.
"Tren internasional mendorong standardisasi global tetapi praktik lokal tetap ada, dan bahkan meningkat di beberapa yurisdiksi," tulisnya.
Permasalahan aturan domestik juga menjadi kendala perusahaan multinasional membuka bisnis mereka, termasuk perubahan legislatif yang harus dipatuhi oleh perusahaan multinasional.
Sejumlah negara juga masih berpegang pada adat istiadat dan praktik yang berakar pada tradisi, sehingga menambah lapisan kompleksitas. Misalnya, 43% masih mengharuskan dokumen ditandai dengan stempel, potongan, atau segel agar mengikat secara hukum.
Lihat Juga :