Bahlil Puji Wilayah Kang Emil, Sinyal Tegas Pemerintah Hadir Bersama Pelaku Usaha
Jum'at, 23 Oktober 2020 - 07:58 WIB
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengapresiasi langkah tanggap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk menunjukkan sinyal tegas bahwa pemerintah hadir juga bersama pelaku usaha. Foto/Dok
JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengapresiasi langkah tanggap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang segera membentuk Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat (KPED Jabar). Menurutnya gerak cepat (gercep) ini menunjukkan sinyal tegas bahwa pemerintah hadir juga bersama pelaku usaha.
(Baca Juga: Regulasi Berbasis Keberlanjutan, Kunci Penting Menarik Investasi ke Daerah )
Adapun, pemerintah telah melakukan berbagai terobosan kebijakan kemudahan investasi , di antaranya pemusatan proses perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) di BKPM serta menerima pelimpahan kewenangan dari Kementerian Keuangan untuk memberikan kemudahan insentif kepada pelaku usaha. Insentif fiskal yang kini ditangani BKPM meliputi tax allowance, tax holiday, dan pembebasan bea impor untuk proses produksi.
"BKPM percaya dengan kebijakan afirmatif tersebut. Para investor telah ikut serta dalam akselerasi pembangunan di daerah investasi tersebut berlangsung. Ditegaskan keharusan tersebut akan mendorong pendistribusian dan pemerataan perekonomian di daerah dapat membawa manfaat bagi masyarakat setempat,” ujar Bahlil di Jakarta, Jumat (23/10/2020)
Di samping itu, Kepala BKPM juga mengingatkan bahwa konteks investasi di sini tidak hanya pelaku usaha besar atau asing, namun juga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini sesuai dengan amanah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberdayakan dan meningkatkan kelas UMKM. BKPM mendorong kemitraan pengusaha asing maupun nasional yang berinvestasi agar dapat bermitra dengan pengusaha di daerah dan UMKM.
Ketua Harian KPED Jawa Barat Ipong Witono menilai, upaya terobosan Kepala BKPM dalam mewujudkan investasi di daerah memberi dampak pergerakan ekonomi di Jawa Barat.
"Pemulihan ekonomi di Jabar akan membawa dampak pada pemulihan ekonomi nasional. Program padat karya akan menguatkan struktur daya beli masyarakat yang saat ini rapuh," kata Ipong Witono.
(Baca Juga: BKPM Sebut Investasi Jawa-Luar Jawa Imbang tapi Pengamat Bilang Timpang, Nah Lho? )
Mohamad S Hidayat, selaku pengusaha nasional, juga mengapresiasi langkah cepat Kepala BKPM dan perhatiannya pada pemulihan perekonomian di Jawa Barat. Di Jawa Barat, terdapat beberapa proyek nasional yang akan segera dimulai, antara lain pelabuhan laut Patimban di Subang. Proyek nasional tersebut dapat menjadi daya ungkit bagi perekonomian di provinsi dengan populasi penduduk terbesar di Indonesia ini.
Berdasarkan catatan BKPM, Jawa Barat menjadi favorit lokasi tujuan investasi. Tercatat pada Semester I 2020, Jawa Barat mendapatkan investasi terbanyak dengan nilai Rp57,9 triliun atau 14,4% dari total realisasi investasi. Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar USD2,3 miliar, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp25,2 triliun.
(Baca Juga: Regulasi Berbasis Keberlanjutan, Kunci Penting Menarik Investasi ke Daerah )
Adapun, pemerintah telah melakukan berbagai terobosan kebijakan kemudahan investasi , di antaranya pemusatan proses perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) di BKPM serta menerima pelimpahan kewenangan dari Kementerian Keuangan untuk memberikan kemudahan insentif kepada pelaku usaha. Insentif fiskal yang kini ditangani BKPM meliputi tax allowance, tax holiday, dan pembebasan bea impor untuk proses produksi.
"BKPM percaya dengan kebijakan afirmatif tersebut. Para investor telah ikut serta dalam akselerasi pembangunan di daerah investasi tersebut berlangsung. Ditegaskan keharusan tersebut akan mendorong pendistribusian dan pemerataan perekonomian di daerah dapat membawa manfaat bagi masyarakat setempat,” ujar Bahlil di Jakarta, Jumat (23/10/2020)
Di samping itu, Kepala BKPM juga mengingatkan bahwa konteks investasi di sini tidak hanya pelaku usaha besar atau asing, namun juga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini sesuai dengan amanah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberdayakan dan meningkatkan kelas UMKM. BKPM mendorong kemitraan pengusaha asing maupun nasional yang berinvestasi agar dapat bermitra dengan pengusaha di daerah dan UMKM.
Ketua Harian KPED Jawa Barat Ipong Witono menilai, upaya terobosan Kepala BKPM dalam mewujudkan investasi di daerah memberi dampak pergerakan ekonomi di Jawa Barat.
"Pemulihan ekonomi di Jabar akan membawa dampak pada pemulihan ekonomi nasional. Program padat karya akan menguatkan struktur daya beli masyarakat yang saat ini rapuh," kata Ipong Witono.
(Baca Juga: BKPM Sebut Investasi Jawa-Luar Jawa Imbang tapi Pengamat Bilang Timpang, Nah Lho? )
Mohamad S Hidayat, selaku pengusaha nasional, juga mengapresiasi langkah cepat Kepala BKPM dan perhatiannya pada pemulihan perekonomian di Jawa Barat. Di Jawa Barat, terdapat beberapa proyek nasional yang akan segera dimulai, antara lain pelabuhan laut Patimban di Subang. Proyek nasional tersebut dapat menjadi daya ungkit bagi perekonomian di provinsi dengan populasi penduduk terbesar di Indonesia ini.
Berdasarkan catatan BKPM, Jawa Barat menjadi favorit lokasi tujuan investasi. Tercatat pada Semester I 2020, Jawa Barat mendapatkan investasi terbanyak dengan nilai Rp57,9 triliun atau 14,4% dari total realisasi investasi. Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar USD2,3 miliar, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp25,2 triliun.
(akr)
tulis komentar anda