Ini Sejarah Kebon Sirih dan Lapangan Banteng Soal Penerbitan Uang
Jum'at, 30 Oktober 2020 - 15:57 WIB
Pameran Uang. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Peringatan Hari Oeang yang jatuh pada setiap 30 Oktober memiliki peranan penting bagi penggunaan mata uang rupiah sebagai alat transaksi resmi hingga saat ini. Mengingat di masa-masa awal kemerdekaan, Indonesia masih menggunakan mata uang peninggalan zaman penjajahan.
Salah satu tonggak sejarah yang patut diingat adalah pembentukan Bank Indonesia . Bank sentral milik Indonesia ini ditunjuk sebagai penerbit tunggal mata uang Indonesia, yakni rupiah. ( Baca juga:Hari Oeang, Ketahui Penetapan Rupiah Jadi Mata Uang yang Sah )
Mengutip dari website Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (30/10/2020), pada Desember 1951, De Javasche Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral dengan UU No. 11 Tahun 1953 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1953.
Sesuai dengan tanggal berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953, maka tanggal 1 Juli 1953 diperingati sebagai hari lahir Bank Indonesia ketika Bank Indonesia menggantikan De Javasche Bank dan bertindak sebagai bank sentral.
Setelah Bank Indonesia berdiri pada tahun 1953, terdapat dua macam uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia, yaitu uang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Keuangan) dan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
Pemerintah RI menerbitkan uang kertas dan logam pecahan di bawah Rp5, sedangkan Bank Indonesia menerbitkan uang kertas dalam pecahan Rp5 ke atas. ( Baca juga:Rusia Kerap Peringatkan Prancis Bahaya Teroris Kaukasus Utara, tapi Diabaikan )
Hak tunggal Bank Indonesia untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam sesuai Undang-Undang Bank Indonesia No. 13 Tahun 1968 didasarkan pertimbangan antara uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan pemerintah secara ekonomi dipandang tidak ada perbedaan fungsional. Jadi, untuk keseragaman dan efisiensi pengeluaran uang cukup dilakukan oleh satu instansi saja, yaitu Bank Indonesia.
Saat ini, uang rupiah memuat tanda tangan pemerintah dan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pemerintah dalam UU itu adalah Menteri Keuangan yang sedang menjabat pada saat uang tahun emisi 2016 terbit.
Makanya, pada tanggal 19 Desember 2016, tanda tangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disertakan bersama dengan tanda tangan Gubernur Bank Indonesia Agus D.W Martowardojo di berbagai pecahan uang baru tersebut.
Salah satu tonggak sejarah yang patut diingat adalah pembentukan Bank Indonesia . Bank sentral milik Indonesia ini ditunjuk sebagai penerbit tunggal mata uang Indonesia, yakni rupiah. ( Baca juga:Hari Oeang, Ketahui Penetapan Rupiah Jadi Mata Uang yang Sah )
Mengutip dari website Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (30/10/2020), pada Desember 1951, De Javasche Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral dengan UU No. 11 Tahun 1953 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1953.
Sesuai dengan tanggal berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953, maka tanggal 1 Juli 1953 diperingati sebagai hari lahir Bank Indonesia ketika Bank Indonesia menggantikan De Javasche Bank dan bertindak sebagai bank sentral.
Setelah Bank Indonesia berdiri pada tahun 1953, terdapat dua macam uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia, yaitu uang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Keuangan) dan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
Pemerintah RI menerbitkan uang kertas dan logam pecahan di bawah Rp5, sedangkan Bank Indonesia menerbitkan uang kertas dalam pecahan Rp5 ke atas. ( Baca juga:Rusia Kerap Peringatkan Prancis Bahaya Teroris Kaukasus Utara, tapi Diabaikan )
Hak tunggal Bank Indonesia untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam sesuai Undang-Undang Bank Indonesia No. 13 Tahun 1968 didasarkan pertimbangan antara uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan pemerintah secara ekonomi dipandang tidak ada perbedaan fungsional. Jadi, untuk keseragaman dan efisiensi pengeluaran uang cukup dilakukan oleh satu instansi saja, yaitu Bank Indonesia.
Saat ini, uang rupiah memuat tanda tangan pemerintah dan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pemerintah dalam UU itu adalah Menteri Keuangan yang sedang menjabat pada saat uang tahun emisi 2016 terbit.
Makanya, pada tanggal 19 Desember 2016, tanda tangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disertakan bersama dengan tanda tangan Gubernur Bank Indonesia Agus D.W Martowardojo di berbagai pecahan uang baru tersebut.
(uka)
tulis komentar anda