Layaknya Penggaris, Luhut Sebut UU Ciptaker Akan Meluruskan Banyak Masalah
Selasa, 03 November 2020 - 15:01 WIB
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan membantu pemerintah meluruskan hal-hal yang tidak lurus. ( Baca juga:Opung Luhut dan Erick Cs Bakal 'Halan-Halan' ke Amrik )
Pernyataan dia sampaikan saat menjawab pertanyaan awak media tentang penyelesaian distribusi lahan perhutanan sosial hingga percepatan distribusi melalui UU Cipta Kerja.
"Undang-Undang Cipta Kerja itu akan banyak sekali. Dan saya pikir membantu kita untuk meluruskan hal-hal yang tidak lurus," ujar dia usai rapat terbatas, Selasa (3/11/2020).
Salah satu contohnya, lanjut dia, adalah model lumbung pangan yang dibuat di Humbang Hasundutan Sumatera Utara. Di mana model ini bisa direplikasi ke wilayah lain walaupun tidak sama.
"Namun apa pun yang dilakukan pemerintah harus memberikan keuntungan pada masyarakat," ungkap dia. ( Baca juga:Gita Asal Lombok Juara KDI 2020 )
Dia juga menambahkan dalam pembangunan lumbung pangan Humbang itu sekitar 80% lahan dikelola masyarakat sedangkan 20% investor.
"Jadi saya kira hasil yang baik karena mereka tidak boleh memperjualbelikan tanah itu. Tapi bisa memberikan kepada keturunannya dan kemudian dia hanya untuk pertanian. Maka itu saya pikir itu akan membuat Indonesia sebarannya ke depan dalam berbagai macam holtikultura akan bisa jalan," tandas dia.
Pernyataan dia sampaikan saat menjawab pertanyaan awak media tentang penyelesaian distribusi lahan perhutanan sosial hingga percepatan distribusi melalui UU Cipta Kerja.
"Undang-Undang Cipta Kerja itu akan banyak sekali. Dan saya pikir membantu kita untuk meluruskan hal-hal yang tidak lurus," ujar dia usai rapat terbatas, Selasa (3/11/2020).
Salah satu contohnya, lanjut dia, adalah model lumbung pangan yang dibuat di Humbang Hasundutan Sumatera Utara. Di mana model ini bisa direplikasi ke wilayah lain walaupun tidak sama.
"Namun apa pun yang dilakukan pemerintah harus memberikan keuntungan pada masyarakat," ungkap dia. ( Baca juga:Gita Asal Lombok Juara KDI 2020 )
Dia juga menambahkan dalam pembangunan lumbung pangan Humbang itu sekitar 80% lahan dikelola masyarakat sedangkan 20% investor.
"Jadi saya kira hasil yang baik karena mereka tidak boleh memperjualbelikan tanah itu. Tapi bisa memberikan kepada keturunannya dan kemudian dia hanya untuk pertanian. Maka itu saya pikir itu akan membuat Indonesia sebarannya ke depan dalam berbagai macam holtikultura akan bisa jalan," tandas dia.
(uka)
tulis komentar anda