Opung Luhut dan Erick Cs Bakal 'Halan-Halan' ke Amrik
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Duta Besar Indonesia untuk Amerika Muhammad Lutfi mengatakan bahwa sejumlah menteri 'Kabinet Indonesia Maju' dijadwalkan akan mengunjungi Amerika Serikat (AS) pada 15 November 2020 mendatang. Dalam kunjungan itu, para menteri akan melakukan negosiasi ihwal peningkatan status fasilitas Generalized System of Preferences/GSP (pembebasan bea impor masuk) Indonesia oleh otoritas negara setempat.
Lutfi merinci, para pejabat negara tersebut adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir , Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan , Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, hingga Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. ( Baca juga:Blakblakan ala Menteri Erick: Mulai dari Kesiapannya Dicopot Hingga 'Kisruh' di BNI )
"Rencananya Pak Luhut beserta beberapa menteri, saya tahu kayaknya Menteri Perdagangan, Menteri Kominfo, Menteri BUMN akan schedule berada di Amerika Serikat pada tanggal 15 November nanti," kata Lutfi dalam konferensi pers secara virtual, Senin (2/11/2020).
Dalam tindak lanjut GSP, perwakilan pemerintah berharap agar status GSP Indonesia menjadi Limited Trade Deal (LTD). Lutfi juga menyebut, sebelum akhir bulan November pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di AS akan bersurat kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ihwal penggodokan LTD tersebut
"Untuk sama-sama kita menggodok masalah LTD ini. Dan kita akan memutuskan apa yang menjadi responsible poin dalam negosiasi ini," kata Lutfi.
Pemerintah memproyeksikan, dinaikkannya status GSP menjadi LTD agar volume perdagangan dua arah Indonesia dan AS dapat meningkat dua kali lipat hingga USD60 miliar pada tahun 2024. "Sebagai dua perekonomian besar, kerja sama perdagangan dan investasi harus dilipatgandakan. LTD menjadi solusinya," kata dia. ( Baca juga:UU Ciptaker Diteken Jokowi, Tugas Para Menteri Jadi Jubir yang Baik ke Publik )
LTD juga diproyeksikan dapat mengoptimalkan potensi kerja sama di luar perdagangan barang, khususnya digital trade, energi dan infrastruktur, serta peningkatan arus investasi. Meningkatnya arus perdagangan dua arah merupakan pintu masuk bagi perluasan kerja sama investasi.
Lutfi merinci, para pejabat negara tersebut adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir , Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan , Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, hingga Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. ( Baca juga:Blakblakan ala Menteri Erick: Mulai dari Kesiapannya Dicopot Hingga 'Kisruh' di BNI )
"Rencananya Pak Luhut beserta beberapa menteri, saya tahu kayaknya Menteri Perdagangan, Menteri Kominfo, Menteri BUMN akan schedule berada di Amerika Serikat pada tanggal 15 November nanti," kata Lutfi dalam konferensi pers secara virtual, Senin (2/11/2020).
Dalam tindak lanjut GSP, perwakilan pemerintah berharap agar status GSP Indonesia menjadi Limited Trade Deal (LTD). Lutfi juga menyebut, sebelum akhir bulan November pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di AS akan bersurat kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ihwal penggodokan LTD tersebut
"Untuk sama-sama kita menggodok masalah LTD ini. Dan kita akan memutuskan apa yang menjadi responsible poin dalam negosiasi ini," kata Lutfi.
Pemerintah memproyeksikan, dinaikkannya status GSP menjadi LTD agar volume perdagangan dua arah Indonesia dan AS dapat meningkat dua kali lipat hingga USD60 miliar pada tahun 2024. "Sebagai dua perekonomian besar, kerja sama perdagangan dan investasi harus dilipatgandakan. LTD menjadi solusinya," kata dia. ( Baca juga:UU Ciptaker Diteken Jokowi, Tugas Para Menteri Jadi Jubir yang Baik ke Publik )
LTD juga diproyeksikan dapat mengoptimalkan potensi kerja sama di luar perdagangan barang, khususnya digital trade, energi dan infrastruktur, serta peningkatan arus investasi. Meningkatnya arus perdagangan dua arah merupakan pintu masuk bagi perluasan kerja sama investasi.
(uka)
Explore More