Gegara Corona, Ekonomi Digital Tumbuh Pesat
Jum'at, 06 November 2020 - 02:00 WIB
Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Pandemi Covid-19 telah mempercepat transformasi digital ekonomi di Indonesia dalam semibilan bulan terakhir. Transformasi digital ini telah berkembang pesat, lebih dari sekedar e-commerce dan perusahaan transportasi online dan telah merambah ke sektor-sektor lain seperti manufaktur, kesehatan, pendidikan, ritel, perhotelan, dan transportasi.
Wakil Menteri Keuangan Indonesia, Suahasil Nazara menekankan dua hal. Pertama, dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan fiskal agar Indonesia tidak hanya mampu melalui pandemi Covid-19 dengan baik, namun juga dengan kebijakan luar biasa untuk mewujudkan reformasi secara struktural.
Sejak kasus positif Covid-19 terjadi pertama kali pada bulan Maret, pemerintah menyadari bahwa perekonomian akan tertekan dimana konsumsi rumah tangga dan investasi akan melambat seiring dengan terbatasnya interaksi masyarakat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan PDB yang mengalami kontraksi 5,32% di kuartal-II 2020. Untuk itu pemerintah melakukan intervensi lewat kebijakan fiskal demi mencegah perlambatan ekonomi yang lebih dalam.
Dan pada bulan Juli dan setelahnya, mulai terlihat mobilitas masyarakat yang menjadi dasar dari pemulihan aktivitas ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistik juga mengumumkan pertumbuhan PDB Indonesia mengalami kontraksi 3,49% di kuartal-III, lebih baik dari kuartal sebelumnya. Meskipun masih mengalami kontraksi, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk keseluruhan tahun 2020 ini sekitar minus 1,7 hingga 0,6%.
“Saya yakin respon kebijakan fiskal dari pemerintah, di antaranya pengurangan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan dari 25% menjadi 22% dan nanti akan dikurangi lagi menjadi 20%, bisa menarik lebih banyak perusahaan swasta untuk berinvestasi di Indonesia," kata dia saat webinar di Jakarta, Kamis (6/11/2020).
Dirimya juga berkomitmen untuk mengesahkan UU Omnibus Cipta Kerja di tengah pandemi, agar iklim investasi membaik dan disaat yang bersamaan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan melindungi pekerja kita dengan adanya jaminan kehilangan pekerjaan misalnya. "Ini akan menjadi landasan reformasi struktural pemerintah. Kami terus berkomitmen untuk terus melakukan reformasi struktural,” kata Suahasil.
Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 72/ 2020 masih akan dalam mode ekspansi belanja pemerintah.Untuk itu defisit APBN diperkirakan masih akan melebihi 3% dari PDB, tepatnya 5,4%dan akan berangsur kembali ke level normal di bawah 3% PDB pada tahun 2023. Pemerintah akan menambah anggaran belanja kesehatan, bantuan ke UMKM dan meningkatkan kesiapan infrastruktur TIK dan digital di Indonesia. Kesehatan menjadi salah satu sektor penting dan menawarkan potensi ekonomi yang besar dan menjadi landasan sektor lain untuk pulih dari pandemi Covid-19.
“Konektivitas internet, data, dan gadget akan sangat penting. Itulah mengapa kami mengalokasikan subsidi internet. Peningkatan infrastruktur TIK juga penting untuk meningkatkan total labor productivity Indonesia. Itulah mengapa di tahun 2021 alokasi anggaran belanja pemerintah untuk TIK akan meningkat dan akan dialokasikan melalui transfer ke daerah dan beberapa kementerian seperti Kemenkominfo untuk koneksi satelit, Kemendikbud untuk subsidi internet pelajar dan lainnya, Kemensos, Kementerian PPN dan Kemenkeu sendiri. Kami sedang mengupgrade sistem tax core agar lebih user friendly dan memberikan kemudahan akses dan kepastian bagi para wajib pajak,” jelas Suahasil.
Wakil Menteri Keuangan Indonesia, Suahasil Nazara menekankan dua hal. Pertama, dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan fiskal agar Indonesia tidak hanya mampu melalui pandemi Covid-19 dengan baik, namun juga dengan kebijakan luar biasa untuk mewujudkan reformasi secara struktural.
Sejak kasus positif Covid-19 terjadi pertama kali pada bulan Maret, pemerintah menyadari bahwa perekonomian akan tertekan dimana konsumsi rumah tangga dan investasi akan melambat seiring dengan terbatasnya interaksi masyarakat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan PDB yang mengalami kontraksi 5,32% di kuartal-II 2020. Untuk itu pemerintah melakukan intervensi lewat kebijakan fiskal demi mencegah perlambatan ekonomi yang lebih dalam.
Dan pada bulan Juli dan setelahnya, mulai terlihat mobilitas masyarakat yang menjadi dasar dari pemulihan aktivitas ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistik juga mengumumkan pertumbuhan PDB Indonesia mengalami kontraksi 3,49% di kuartal-III, lebih baik dari kuartal sebelumnya. Meskipun masih mengalami kontraksi, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk keseluruhan tahun 2020 ini sekitar minus 1,7 hingga 0,6%.
“Saya yakin respon kebijakan fiskal dari pemerintah, di antaranya pengurangan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan dari 25% menjadi 22% dan nanti akan dikurangi lagi menjadi 20%, bisa menarik lebih banyak perusahaan swasta untuk berinvestasi di Indonesia," kata dia saat webinar di Jakarta, Kamis (6/11/2020).
Dirimya juga berkomitmen untuk mengesahkan UU Omnibus Cipta Kerja di tengah pandemi, agar iklim investasi membaik dan disaat yang bersamaan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan melindungi pekerja kita dengan adanya jaminan kehilangan pekerjaan misalnya. "Ini akan menjadi landasan reformasi struktural pemerintah. Kami terus berkomitmen untuk terus melakukan reformasi struktural,” kata Suahasil.
Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 72/ 2020 masih akan dalam mode ekspansi belanja pemerintah.Untuk itu defisit APBN diperkirakan masih akan melebihi 3% dari PDB, tepatnya 5,4%dan akan berangsur kembali ke level normal di bawah 3% PDB pada tahun 2023. Pemerintah akan menambah anggaran belanja kesehatan, bantuan ke UMKM dan meningkatkan kesiapan infrastruktur TIK dan digital di Indonesia. Kesehatan menjadi salah satu sektor penting dan menawarkan potensi ekonomi yang besar dan menjadi landasan sektor lain untuk pulih dari pandemi Covid-19.
“Konektivitas internet, data, dan gadget akan sangat penting. Itulah mengapa kami mengalokasikan subsidi internet. Peningkatan infrastruktur TIK juga penting untuk meningkatkan total labor productivity Indonesia. Itulah mengapa di tahun 2021 alokasi anggaran belanja pemerintah untuk TIK akan meningkat dan akan dialokasikan melalui transfer ke daerah dan beberapa kementerian seperti Kemenkominfo untuk koneksi satelit, Kemendikbud untuk subsidi internet pelajar dan lainnya, Kemensos, Kementerian PPN dan Kemenkeu sendiri. Kami sedang mengupgrade sistem tax core agar lebih user friendly dan memberikan kemudahan akses dan kepastian bagi para wajib pajak,” jelas Suahasil.
(nng)
tulis komentar anda