Jabat Menteri KP Ad Interim, Luhut Diminta Jangan Terjebak pada Pencitraan
Minggu, 29 November 2020 - 11:00 WIB
Kondisi ini sangat ironis karena masyarakat kelautan dan perikanan sangat membutuhakn intervensi dan stimulus pemerintah untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan dan usaha. Yang paling memprihatinkan adalah belanja untuk kegiatan budidaya melalui Ditjen Perikanan Budidaya hanya sebesar Rp328 miliar atau 32,24% dari pagu sebesar Rp1,018 triliun.
“Tujuan pemerintah melakukan refokusing anggaran dengan maksud menopang ekonomi pembudidaya akhirnya gagal tercapai,” tambah Abdi.
Momentum saat ini perlu dimanfaatkan oleh KKP untuk kembali melihat prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan, terutama yang menyentuh kehidupan nelayan, pembudidaya dan masyarakat pesisir.
“PR (pekerjaan rumah) KKP masih banyak seperti menciptakan lapangan kerja baru di sektor perikanan, memulihkan serapan pasar terhadap produk perikanan yang tertekan selama pandemi, mendorong BUMN perikanan untuk mengaktifkan sistim logistik ikan yang mandek serta mengimplementasikan kegiatan budidaya perikanan yang hingga saat ini belum kelihatan di lapangan,” kata Abdi.
Sementara itu peneliti DFW-Indonesia, Muh Arifuddin meminta presiden Jokowi untuk mendukung langkah KPK melakukan bersih-bersih di KKP. “Tidak hanya kasus saat ini, tapi juga melakukan penataan ulang terhadap format kelembagan dan komposisi pejabat KKP agar mencegah perilaku koruptif,” kata Arif. ( Baca juga:Dua Pengendara Motor Tabrakan, Satu Tewas dan Satu Luka Parah )
“Tujuan pemerintah melakukan refokusing anggaran dengan maksud menopang ekonomi pembudidaya akhirnya gagal tercapai,” tambah Abdi.
Momentum saat ini perlu dimanfaatkan oleh KKP untuk kembali melihat prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan, terutama yang menyentuh kehidupan nelayan, pembudidaya dan masyarakat pesisir.
“PR (pekerjaan rumah) KKP masih banyak seperti menciptakan lapangan kerja baru di sektor perikanan, memulihkan serapan pasar terhadap produk perikanan yang tertekan selama pandemi, mendorong BUMN perikanan untuk mengaktifkan sistim logistik ikan yang mandek serta mengimplementasikan kegiatan budidaya perikanan yang hingga saat ini belum kelihatan di lapangan,” kata Abdi.
Sementara itu peneliti DFW-Indonesia, Muh Arifuddin meminta presiden Jokowi untuk mendukung langkah KPK melakukan bersih-bersih di KKP. “Tidak hanya kasus saat ini, tapi juga melakukan penataan ulang terhadap format kelembagan dan komposisi pejabat KKP agar mencegah perilaku koruptif,” kata Arif. ( Baca juga:Dua Pengendara Motor Tabrakan, Satu Tewas dan Satu Luka Parah )
Lihat Juga :