Ada Tren Baru di Perdagangan Internasional, Kadin: Pemerintah Jangan Hanya Canangkan Kebijakan
Minggu, 29 November 2020 - 20:00 WIB
Foto/YorriFarli/SINDOnews
JAKARTA - Direktur Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kemenko Perekonomian Muhammad Hadianto menyatakan ada lima tren baru yang mewarnai perdagangan internasional saat ini. Kelima tren itu perlu dicermati secara saksama.
Pertama, perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih produk berkelanjutan dan lokal. Kedua, makin masifnya penggunaan kecerdasan buatan dan teknologi mutakhir lainnya mengingat saat ini lebih dari 50% dari total penduduk global beralih online.
"Ketiga, semakin demokratisnya big data. Keempat, meningkatnya tantangan perdagangan global dari sisi tarif serta kelima maraknya intervensi perdagangan non-tarif seperti regulasi dan sebagainya," ungkap dia di Jakarta, Minggu (29/11/2020). ( Baca juga:UU Ciptaker Dinilai Beri Peluang Pengembangan Industri Halal )
Sementara itu, Wakil Ketua Kadin bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani menyatakan untuk bisa memanfaatkan momentum penataan ulang landskap perdagangan internasional, Indonesia harus membangun ekosistem yang mendukung iklim usaha dan investasi. Agar para pemain lokal bisa kompetitif, sekali lagi pemerintah perlu benar-benar mengimplementasi kebijakan yang tepat, tidak hanya mencanangkannya semata.
"Refomasi struktural yang dilakukan pemerintah, dalam hal apapun akan selalu dinanti pelaku usaha, dan kami percaya ini sangat penting bagi Indonesia agar kita bisa menjadi negara ekonomi besar dan kita harus melakukannya karena saat ini benar-benar sangat tertinggal," kata Shinta.
Menurut dia, masih ada kebijakan yang tumpang tindih, terlalu banyak peraturan yang akhirnya membuat tingkat kemudahan berusaha kita buruk. Shinta percaya UU Cipta Kerja akan mendatangkan lebih banyak investasi.
"Dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja untuk 112 juta angkatan kerja Indonesia,” ujarnya. ( Baca juga:Luhut Sebut Aturan Ekspor Benih Lobster Tak Bermasalah, Susi: Cuma Indonesia yang Jualan )
Lead Advisor, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia Lili Yan Ing menyatakan bahwa agar Indonesia tetap kompetitif, pemerintah sebaiknya tidak terlalu banyak melakukan intervensi terhadap pasar. Hanya jika pasar sedang underperform saja pemerintah bisa turun tangan. Sebaliknya, pemeirntah harus fokus menyediakan kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik, air, pendidikan dan kesehatan.
“Jika pemerintah mampu menyediakan infrastruktur dasar untuk sektor-sektor tersebut, saya yakin Indonesia bia kembali pada jalur pembangunan ekonomi yang fokus pada peningkatkan kualitas hidup masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat,” ungkap Lili Yan Ing.
Pertama, perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih produk berkelanjutan dan lokal. Kedua, makin masifnya penggunaan kecerdasan buatan dan teknologi mutakhir lainnya mengingat saat ini lebih dari 50% dari total penduduk global beralih online.
"Ketiga, semakin demokratisnya big data. Keempat, meningkatnya tantangan perdagangan global dari sisi tarif serta kelima maraknya intervensi perdagangan non-tarif seperti regulasi dan sebagainya," ungkap dia di Jakarta, Minggu (29/11/2020). ( Baca juga:UU Ciptaker Dinilai Beri Peluang Pengembangan Industri Halal )
Sementara itu, Wakil Ketua Kadin bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani menyatakan untuk bisa memanfaatkan momentum penataan ulang landskap perdagangan internasional, Indonesia harus membangun ekosistem yang mendukung iklim usaha dan investasi. Agar para pemain lokal bisa kompetitif, sekali lagi pemerintah perlu benar-benar mengimplementasi kebijakan yang tepat, tidak hanya mencanangkannya semata.
"Refomasi struktural yang dilakukan pemerintah, dalam hal apapun akan selalu dinanti pelaku usaha, dan kami percaya ini sangat penting bagi Indonesia agar kita bisa menjadi negara ekonomi besar dan kita harus melakukannya karena saat ini benar-benar sangat tertinggal," kata Shinta.
Menurut dia, masih ada kebijakan yang tumpang tindih, terlalu banyak peraturan yang akhirnya membuat tingkat kemudahan berusaha kita buruk. Shinta percaya UU Cipta Kerja akan mendatangkan lebih banyak investasi.
"Dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja untuk 112 juta angkatan kerja Indonesia,” ujarnya. ( Baca juga:Luhut Sebut Aturan Ekspor Benih Lobster Tak Bermasalah, Susi: Cuma Indonesia yang Jualan )
Lead Advisor, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia Lili Yan Ing menyatakan bahwa agar Indonesia tetap kompetitif, pemerintah sebaiknya tidak terlalu banyak melakukan intervensi terhadap pasar. Hanya jika pasar sedang underperform saja pemerintah bisa turun tangan. Sebaliknya, pemeirntah harus fokus menyediakan kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik, air, pendidikan dan kesehatan.
“Jika pemerintah mampu menyediakan infrastruktur dasar untuk sektor-sektor tersebut, saya yakin Indonesia bia kembali pada jalur pembangunan ekonomi yang fokus pada peningkatkan kualitas hidup masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat,” ungkap Lili Yan Ing.
(uka)
tulis komentar anda