Bayar Pajak Kewajiban Konstitusi Warga, Sri Mulyani: Sehatkan Keuangan Negara
Kamis, 03 Desember 2020 - 16:05 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menekankan, bahwa membayar pajak adalah kewajiban konstitusi seluruh warga negara Indonesia. untuk membantu menyehatkan keuangan negara. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menekankan, bahwa membayar pajak adalah kewajiban konstitusi seluruh warga negara Indonesia. Lantaran hal itu Ia mengungkapkan, pemerintah akan terus mendorong kepatuhan wajib pajak (WP) untuk membantu menyehatkan keuangan negara.
"Agar perekonomian kita pulih kembali dan ini jadi prasyarat bagi kita untuk terus mendukung kesehatan dari keuangan negara kita," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (3/12/2020).
(Baca Juga: Youtuber Diingatkan Bayar Pajak, Sri Mulyani: untuk Negara Kita )
Untuk mendorong wajib pajak (WP) menjalankan kewajiban bernegaranya, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah mendorong kepatuhan pajak secara sukarela melalui reformasi perpajakan. Langkah tersebut sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Kata dia, kehadiran undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) bakal menggairahkan sisi perpajakan. "Ada bagian yang menyangkut sektor perpajakan. Masyarakat bisa melaksanakan berbagai ide inovasinya, berbagai enterpreneur inisiatifnya dan juga bagaimana modal bisa ditanamkan secara produktif," bebernya.
Sambung dia menambahkan, berbagai kebijakan pajak bisa mengalir kepada kegiatan yang produktif. Sehingga, menciptakan kesempatan kerja terutama pada kelompok generasi muda. "Jadi segala resource masyarakat yang demografinya di dominasi kelompok muda," tandasnya.
"Agar perekonomian kita pulih kembali dan ini jadi prasyarat bagi kita untuk terus mendukung kesehatan dari keuangan negara kita," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (3/12/2020).
(Baca Juga: Youtuber Diingatkan Bayar Pajak, Sri Mulyani: untuk Negara Kita )
Untuk mendorong wajib pajak (WP) menjalankan kewajiban bernegaranya, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah mendorong kepatuhan pajak secara sukarela melalui reformasi perpajakan. Langkah tersebut sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Kata dia, kehadiran undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) bakal menggairahkan sisi perpajakan. "Ada bagian yang menyangkut sektor perpajakan. Masyarakat bisa melaksanakan berbagai ide inovasinya, berbagai enterpreneur inisiatifnya dan juga bagaimana modal bisa ditanamkan secara produktif," bebernya.
Sambung dia menambahkan, berbagai kebijakan pajak bisa mengalir kepada kegiatan yang produktif. Sehingga, menciptakan kesempatan kerja terutama pada kelompok generasi muda. "Jadi segala resource masyarakat yang demografinya di dominasi kelompok muda," tandasnya.
Lihat Juga :