Petani Tembakau Ingin Duduk Bareng dengan Kementeriannya Airlangga, Sri Mulyani, Dll
Rabu, 23 Desember 2020 - 21:45 WIB
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Parmuji, menilai kebijakan kenaikan cukai rokok di 2021 kurang berpihak pada petani tembakau. Menurut Agus, bagi para petani tembakau adalah alat untuk bangkit di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Mereka yang berada dalam ekosistem tembakau sangat tergantung dengan penjualan produk hasil tembakau. Karena itu dirinya meminta dapat duduk bersama Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian untuk membahas hasil produk tembakau mereka sehingga jadi primadona di negeri sendiri dan diminati semua industri. ( Baca juga:Cukai Rokok Naik, Menkeu Sebut Petani Tembakau Bakal Sejahtera )
"Kami memohon untuk duduk bersama merumuskan keberlanjutan petani tembakau. Tujuannya agar konten lokal bisa jadi prioritas. Lalu bila cukai dinaikkan harus ada peningkatan infrastruktur juga," ujar Agus dalam diskusi daring Akurat Solusi dengan tema, 'Kenaikan Cukai Tembakau Solusi atau Simalakama?' di Jakarta, Rabu (23/12/2020).
Menurut dia tembakau adalah solusi bagi negara untuk mendapatkan pundi-pundi pemasukan di masa pandemi, meskipun dengan target awalnya isu tentang prevalensi. Tetapi arah intinya juga terhadap pemasukan.
Padahal kebijakan tersebut merupakan simalakama bagi petani. Pasalnya, dalam kondisi normal, petani tembakau sudah cukup terpuruk dengan kenaikan cukai awal tahun 2020 lalu. Berkaca pada kenaikan cukai sebelumnya yang diumumkan Menkeu Sri Mulyani pada 14 September 2019, Agus membeberkan terjadi penurunan dan merosotnya penyerapan tembakau di tingkat petani.
“Dan dampak itu terjadi, kembali kita rasakan pada tahun 2020. Di samping pandemi yang penuh dengan protokol kesehatan, kemudian dihantam cukai yang begitu tinggi. Sehingga hasil dari kami mengalami kerugian dikarenakan harga yang kurang kompetitif,” sambung dia.
Mereka yang berada dalam ekosistem tembakau sangat tergantung dengan penjualan produk hasil tembakau. Karena itu dirinya meminta dapat duduk bersama Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian untuk membahas hasil produk tembakau mereka sehingga jadi primadona di negeri sendiri dan diminati semua industri. ( Baca juga:Cukai Rokok Naik, Menkeu Sebut Petani Tembakau Bakal Sejahtera )
"Kami memohon untuk duduk bersama merumuskan keberlanjutan petani tembakau. Tujuannya agar konten lokal bisa jadi prioritas. Lalu bila cukai dinaikkan harus ada peningkatan infrastruktur juga," ujar Agus dalam diskusi daring Akurat Solusi dengan tema, 'Kenaikan Cukai Tembakau Solusi atau Simalakama?' di Jakarta, Rabu (23/12/2020).
Menurut dia tembakau adalah solusi bagi negara untuk mendapatkan pundi-pundi pemasukan di masa pandemi, meskipun dengan target awalnya isu tentang prevalensi. Tetapi arah intinya juga terhadap pemasukan.
Padahal kebijakan tersebut merupakan simalakama bagi petani. Pasalnya, dalam kondisi normal, petani tembakau sudah cukup terpuruk dengan kenaikan cukai awal tahun 2020 lalu. Berkaca pada kenaikan cukai sebelumnya yang diumumkan Menkeu Sri Mulyani pada 14 September 2019, Agus membeberkan terjadi penurunan dan merosotnya penyerapan tembakau di tingkat petani.
“Dan dampak itu terjadi, kembali kita rasakan pada tahun 2020. Di samping pandemi yang penuh dengan protokol kesehatan, kemudian dihantam cukai yang begitu tinggi. Sehingga hasil dari kami mengalami kerugian dikarenakan harga yang kurang kompetitif,” sambung dia.
Lihat Juga :