Mega Proyek Ibu Kota Baru Akan Berlanjut di 2021
Selasa, 29 Desember 2020 - 06:26 WIB
Kementerian PPN/Bappenas memastikan proyek pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur akan dilanjutkan di tahun depan. Foto/Dok
JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas memastikan proyek pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur akan dilanjutkan di tahun depan. Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, pada tahun depan rencana pemindahan ibu kota akan dimulai dengan soft groundbreaking untuk infrastruktur dasar.
“Sebelum pandemi rencana itu dimulai soft groundbreaking Agustus 2020, namun karena pandemi di-postponed kembali ke 2021. Timeline masih on schedule kalau bisa kembali 2021, kalau ada pergeseran dikit masih dalam koridor pelaksanaan konstruksi,” ujar Rudy dalam video virtual.
(Baca Juga: Terungkap! Omnibus Law Dibikin untuk Mengamankan Aset Ibu Kota Baru )
Lanjutnya, pihaknya membuka peluang tambahan anggaran ibu kota baru bisa berasal dari Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau yang saat ini diberi nama National Investment Authority (NIA). “Untuk biayai IKN, secara prinsip dimungkinkan tentang bagaimana yang mengelola, ada kolaborasi antara badan otoritas dengan SWF (sovereign wealth fund),” katanya.
Dia menambahkan proyek tersebut juga masih sesuai dengan target awal, yakni pada 2024 Presiden Jokowi mulai berkantor di ibu kota baru.
(Baca Juga: Listrik Provinsi Penyangga Ibu Kota Baru Makin Andal )
“Perencanaan waktu itu akhir 2024 presiden mulai berkantor di sana, mengukur waktu balik di ujung kapan harus selesai dan sekarang masih dalam koridor waktu direncanakan, meski ada pergeseran dikit,” jelasnya.
“Sebelum pandemi rencana itu dimulai soft groundbreaking Agustus 2020, namun karena pandemi di-postponed kembali ke 2021. Timeline masih on schedule kalau bisa kembali 2021, kalau ada pergeseran dikit masih dalam koridor pelaksanaan konstruksi,” ujar Rudy dalam video virtual.
(Baca Juga: Terungkap! Omnibus Law Dibikin untuk Mengamankan Aset Ibu Kota Baru )
Lanjutnya, pihaknya membuka peluang tambahan anggaran ibu kota baru bisa berasal dari Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau yang saat ini diberi nama National Investment Authority (NIA). “Untuk biayai IKN, secara prinsip dimungkinkan tentang bagaimana yang mengelola, ada kolaborasi antara badan otoritas dengan SWF (sovereign wealth fund),” katanya.
Dia menambahkan proyek tersebut juga masih sesuai dengan target awal, yakni pada 2024 Presiden Jokowi mulai berkantor di ibu kota baru.
(Baca Juga: Listrik Provinsi Penyangga Ibu Kota Baru Makin Andal )
“Perencanaan waktu itu akhir 2024 presiden mulai berkantor di sana, mengukur waktu balik di ujung kapan harus selesai dan sekarang masih dalam koridor waktu direncanakan, meski ada pergeseran dikit,” jelasnya.
(akr)
tulis komentar anda