KKP Kembangkan Bombana Jadi Kawasan Pesisir Tangguh
Senin, 11 Januari 2021 - 15:29 WIB
Kawasan pesisir Bombana. Foto/KKP
JAKARTA - Beberapa persoalan di kawasan pesisir di Indonesia, turut memberikan andil terhadap tingginya kerentanan bencana alam dan perubahan iklim di kawasan pesisir. Khusus di pesisir Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, perubahan garis pantai yang disebabkan perubahan alih fungsi mangrove kerap mengakibatkan banjir pesisir (rob) dari laut.
Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) tengah melaksanakan program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di tiga desa yang terdapat di Bombana. ( Baca juga:Budidaya Ikan Hias Tingkatkan Pendapatan Masyarakat di Tengah Pandemi )
Plt. Dirjen PRL TB. Haeru Rahayu yang biasa disapa Tebe mengatakan bahwa Program PKPT merupakan implementasi pengelolaan pesisir terpadu skala kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan pesisir, kesiapsiagaan masyarakat pesisir dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim, memfasilitasi sarana prasarana dan pentingnya meningatkan kemampuan usaha sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir menjadi lebih baik lagi.
“Program PKPT yang dilakukan adalah wujud intervensi KKP dalam penguatan di wilayah pesisir di Indonesia,” ujar Tebe di Jakarta, Senin (11/1/2020).
Tebe menjelaskan, saat ini PKPT fokus pada tiga aspek. Pertama, aspek manusia, yaitu KKP melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim yang terjadi. Kedua, aspek siaga bencana dan perubahan iklim. Pada aspek ini, KKP membangun sarana-prasarana siaga bencana.
“Terakhir ada aspek kelembagaan yang bertujuan agar masyarakat dapat aktif dan mandiri dalam organisasi,” jelasnya.
Secara terpisah, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Kecil Muhammad Yusuf mengungkapkan pada tahun 2020, KKP telah melakukan kegiatan pembangunan sarana-prasarana sebagai upaya pengurangan risiko bencana dan dampak dari perubahan iklim.
Sarana yang dibangun di antaranya adalah peninggian jalan (embankment) sepanjang 560 meter, jalur evakuasi rabat beton sepanjang 331 meter yang dilengkapi dengan empat unit rambu evakuasi sebagai perangkat kesiapsiagaan, pembangunan 1 unit pondok informasi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dengan luas bangunan 22 meter persegi.
“Bantuan program PKPT yang disalurkan KKP ini diberikan pada tiga kelompok penerima, yaitu Kelompok Bulu Sipong di Desa Tunas Baru, Kelompok Tunas Harapan di Desa Watumentade, dan Kelompok Harapan Baru di Desa Lantowua,” terang Yusuf. ( Baca juga:Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya Berkantor di Polsek Tekan Penyebaran Covid-19 )
Bukan hanya itu, menurut Yusuf, KKP telah melakukan peningkatan kesiapsiagaan bencana agar masyarakat memperoleh pengetahuan tentang bencana dan perubahan iklim di kawasan pesisir, mengetahui cara simulasi evakuasi korban, dan pemahaman mengenai informasi cuaca.
Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) tengah melaksanakan program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di tiga desa yang terdapat di Bombana. ( Baca juga:Budidaya Ikan Hias Tingkatkan Pendapatan Masyarakat di Tengah Pandemi )
Plt. Dirjen PRL TB. Haeru Rahayu yang biasa disapa Tebe mengatakan bahwa Program PKPT merupakan implementasi pengelolaan pesisir terpadu skala kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan pesisir, kesiapsiagaan masyarakat pesisir dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim, memfasilitasi sarana prasarana dan pentingnya meningatkan kemampuan usaha sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir menjadi lebih baik lagi.
“Program PKPT yang dilakukan adalah wujud intervensi KKP dalam penguatan di wilayah pesisir di Indonesia,” ujar Tebe di Jakarta, Senin (11/1/2020).
Tebe menjelaskan, saat ini PKPT fokus pada tiga aspek. Pertama, aspek manusia, yaitu KKP melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim yang terjadi. Kedua, aspek siaga bencana dan perubahan iklim. Pada aspek ini, KKP membangun sarana-prasarana siaga bencana.
“Terakhir ada aspek kelembagaan yang bertujuan agar masyarakat dapat aktif dan mandiri dalam organisasi,” jelasnya.
Secara terpisah, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Kecil Muhammad Yusuf mengungkapkan pada tahun 2020, KKP telah melakukan kegiatan pembangunan sarana-prasarana sebagai upaya pengurangan risiko bencana dan dampak dari perubahan iklim.
Sarana yang dibangun di antaranya adalah peninggian jalan (embankment) sepanjang 560 meter, jalur evakuasi rabat beton sepanjang 331 meter yang dilengkapi dengan empat unit rambu evakuasi sebagai perangkat kesiapsiagaan, pembangunan 1 unit pondok informasi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dengan luas bangunan 22 meter persegi.
“Bantuan program PKPT yang disalurkan KKP ini diberikan pada tiga kelompok penerima, yaitu Kelompok Bulu Sipong di Desa Tunas Baru, Kelompok Tunas Harapan di Desa Watumentade, dan Kelompok Harapan Baru di Desa Lantowua,” terang Yusuf. ( Baca juga:Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya Berkantor di Polsek Tekan Penyebaran Covid-19 )
Bukan hanya itu, menurut Yusuf, KKP telah melakukan peningkatan kesiapsiagaan bencana agar masyarakat memperoleh pengetahuan tentang bencana dan perubahan iklim di kawasan pesisir, mengetahui cara simulasi evakuasi korban, dan pemahaman mengenai informasi cuaca.
(uka)
Lihat Juga :
tulis komentar anda