Sri Mulyani Sita Aset Rp8,9 Miliar Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
Kamis, 14 Januari 2021 - 18:18 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjukkan motor Harley Davidson dan sepeda brompton selundupan. FOTO/Yorri Farli
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat terdapat penyitaan aset atas empat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di sektor perpajakan sepanjang 2020 yang nilainya mencapai Rp8,9 miliar. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan untuk nominal penyitaan aset pada kasus TPPU bidang perpajakan pada 2016 adalah sebesar Rp38,1 miliar dengan enam kasus TPPU, Rp5,3 miliar pada 2019 dengan dua kasus TPPU, dan Rp8,9 miliar pada 2020 dengan empat kasus TPPU.
"Kemudian penyitaan aset pada kasus TPPU di bidang perpajakan, tahun 2016 ada 6 kasus dengan nilai 38,1 miliar, 2019 ada 2 kasus nilainya 5,3 miliar, 2020 4 kasus dengan nilai kumulatif 8,9 miliar," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (15/1/2021).
Lanjutnya, pihaknya akan terus meningkatkan sinergi melalui satuan tugas (satgas) penegak hukum dalam pemberantasan TPPU bidang perpajakan yang meliputi Kejaksaan Agung, PPATK, Bareskrim Polri, serta DJP. "Upaya sinergi kami melalui satgas antara penegak hukum dalam pemberantasan TPPU di bidang perpajakan adalah dengan kejaksaan agung, PPATK, bareskrim polri, DJP," katanya.
Dia menambahkan akan peningkatan kompetensi penyidik di Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan meningkatkan kasus penyidikan hingga lima kali lipat dari jumlah kasus yang terjadi di tahun sebelumnya. "Kami tingkatkan kompetensi penyidik dan peningkatan 4 sampai 5 kali jumlah kasus penyidikan pada 2019 dibandingkan sebelumnya. Penyidikan yang biasa dilakukan PPNS wilayah Jakarta sekarang ditambah penyidikan yang dilakukan oleh Kanwil Jabar dan Jateng,” tandasnya.
"Kemudian penyitaan aset pada kasus TPPU di bidang perpajakan, tahun 2016 ada 6 kasus dengan nilai 38,1 miliar, 2019 ada 2 kasus nilainya 5,3 miliar, 2020 4 kasus dengan nilai kumulatif 8,9 miliar," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (15/1/2021).
Lanjutnya, pihaknya akan terus meningkatkan sinergi melalui satuan tugas (satgas) penegak hukum dalam pemberantasan TPPU bidang perpajakan yang meliputi Kejaksaan Agung, PPATK, Bareskrim Polri, serta DJP. "Upaya sinergi kami melalui satgas antara penegak hukum dalam pemberantasan TPPU di bidang perpajakan adalah dengan kejaksaan agung, PPATK, bareskrim polri, DJP," katanya.
Dia menambahkan akan peningkatan kompetensi penyidik di Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan meningkatkan kasus penyidikan hingga lima kali lipat dari jumlah kasus yang terjadi di tahun sebelumnya. "Kami tingkatkan kompetensi penyidik dan peningkatan 4 sampai 5 kali jumlah kasus penyidikan pada 2019 dibandingkan sebelumnya. Penyidikan yang biasa dilakukan PPNS wilayah Jakarta sekarang ditambah penyidikan yang dilakukan oleh Kanwil Jabar dan Jateng,” tandasnya.
(nng)
tulis komentar anda