Jokowi Sebut Kelas Menengah Kunci Genjot Perekonomian, Ada Tapinya
Kamis, 21 Januari 2021 - 17:44 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kelas menengah sebagai potensi besar untuk menggenjot ekonomi dalam negeri. Utamanya dengan meningkatkan demand kelas menengah. Namun begitu Jokowi menyebut bahwa demand kelas menengah belum bergerak demand-nya.
“Sebetulnya ruang yang paling besar untuk memperkuat menaikkan meningkatkan demand itu adalah di kelas menengah. Yang sampai saat ini belum bergerak untuk demand-nya naik,” katanya dalam pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2021, Kamis (21/1/2021).
Untuk itu pemerintah akan terus melanjutkan program bantuan sosial (bansos) dan insentif bagi pengusaha UMKM. “Dalam jangka pendek, ini akan kita teruskan yang berkaitan dengan bantuan sosial untuk yang tidak mampu. Kemudian, yang berkaitan dengan bantuan untuk usaha mikro, kecil, menengah terus, insentif pajak, bantuan modal darurat terus,” ujarnya.
Sementara kartu pra kerja juga akan dilanjutkan bagi masyarakat yang terkena PHK. Hal ini dilakukan agar daya beli meningkat. “Untuk apa? Agar ada daya beli, agar ada konsumsi, agar ada demand,” pungkasnya.
Sebelumnya ekonom sempat menyarankan, skema bantuan sosial (bansos) perlu dirubah dengan fokus pada 20% masyarakat kelompok terbawah dengan penambahan besaran bantuan hingga Rp1,5 juta per rumah tangga dan skema bantuan tunai . Hal ini dilakukan untuk mendongkrak daya konsumsi masyarakat .
“Sebetulnya ruang yang paling besar untuk memperkuat menaikkan meningkatkan demand itu adalah di kelas menengah. Yang sampai saat ini belum bergerak untuk demand-nya naik,” katanya dalam pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2021, Kamis (21/1/2021).
Untuk itu pemerintah akan terus melanjutkan program bantuan sosial (bansos) dan insentif bagi pengusaha UMKM. “Dalam jangka pendek, ini akan kita teruskan yang berkaitan dengan bantuan sosial untuk yang tidak mampu. Kemudian, yang berkaitan dengan bantuan untuk usaha mikro, kecil, menengah terus, insentif pajak, bantuan modal darurat terus,” ujarnya.
Sementara kartu pra kerja juga akan dilanjutkan bagi masyarakat yang terkena PHK. Hal ini dilakukan agar daya beli meningkat. “Untuk apa? Agar ada daya beli, agar ada konsumsi, agar ada demand,” pungkasnya.
Sebelumnya ekonom sempat menyarankan, skema bantuan sosial (bansos) perlu dirubah dengan fokus pada 20% masyarakat kelompok terbawah dengan penambahan besaran bantuan hingga Rp1,5 juta per rumah tangga dan skema bantuan tunai . Hal ini dilakukan untuk mendongkrak daya konsumsi masyarakat .
(akr)
tulis komentar anda