Agar Duit Rp15 Triliun Tepat Sasaran, DPR Desak BPH Migas Selesaikan Digitalisasi SPBU
Rabu, 27 Januari 2021 - 20:24 WIB
Komisi VII DPR RI mendukung BPH Migas untuk segera memiliki bagian anggaran yang terpisah dengan Kementerian ESDM dan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Dalam hal ini, Komisi VII DPR RI akan mengajukan surat resmi kepada Menteri Keuangan agar rencana bagian anggaran terpisah tersebut dapat direalisasikan. ( Baca juga:Ternyata Ada Sesuatu yang Sebabkan Banjir di Depan Mabes Polri )
Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengatakan, digitalisasi SPBU bertujuan agar penyaluran BBM tepat volume dan tepat sasaran. "Jadi yang diharapkan BPH Migas agar setiap liter BBM yang dibebankan APBN sebesar Rp15 triliun setiap tahun itu bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya," kata Fanshurullah.
Menurut dia, selama ini BPH Migas dengan karyawan yang hanya 300 orang kesulitan mengawasi setiap transaksi setiap volume liter BBM subsidi di sekitar 7.000 SPBU. "Oleh karena itu, solusi satu-satunya dengan digitalisasi," tuturnya.
Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengatakan, digitalisasi SPBU bertujuan agar penyaluran BBM tepat volume dan tepat sasaran. "Jadi yang diharapkan BPH Migas agar setiap liter BBM yang dibebankan APBN sebesar Rp15 triliun setiap tahun itu bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya," kata Fanshurullah.
Menurut dia, selama ini BPH Migas dengan karyawan yang hanya 300 orang kesulitan mengawasi setiap transaksi setiap volume liter BBM subsidi di sekitar 7.000 SPBU. "Oleh karena itu, solusi satu-satunya dengan digitalisasi," tuturnya.
(uka)
Lihat Juga :