Pak Anies! Ini Permintaan Pengusaha Jika Jadi Lockdown Akhir Pekan
Jum'at, 05 Februari 2021 - 19:27 WIB
Ilustrasi. FOTO/SINDOnews
JAKARTA - Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ( PHRI ) Sutrisno Iwantono mengusulkan lima hal jika Pemprov DKI Jakarta akhirnya memberlakukan kebijakan lockdown akhir pekan. Ke lima hal ini bertujuan agar dapat meringankan beban para pelaku usaha hotel dan restoran.
"Kita usul terhadap opsi lockdown akhir pekan kepada Pemprov DKI Jakarta Pertama, untuk diberikan pengecualian untuk buka sampai pukul 21:00 Wib dengan kapasitas duduk makan menjadi 50 persen," katanya dalam konferensi pers virtual, Jumat (5/2/2021).
Kedua, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta dengan berbagai pihak terkait diminta untuk melakukan edukasi kepada masyarakat secara terus menerus dan mendisiplinkan masyarakat. Terutama pada klaster utama penularan, di tingkat RT/RW kelurahan dan kecamatan.
Ketiga, memperbanyak fasilitas umum cuci tangan, penyediaan masker dan jika mungkin adalah face shield ditengah masyarakat terutama di klaster utama penular. Sementara khusus untuk pusat perbelanjaan dapat disediakan GeNose. "Soal GeNose kita minta subsidi dari pemerintah, karena cukup mahal" terangnya.
Keempat, tidak memberlakukan kebijakan lockdown akhir pekan sama rata untuk semua bisnis. Sebab, ini akan memperburuk situasi ekonomi. "Kami minta jangan disamaratakan semuanya. Kita mohon dipertimbangkan kelonggaran bagi Pelaku Usaha yang sudah dengan sangat ketat menjalankan protokol kesehatan," jelasnya
Terakhir, PHRI meminta adanya skema bantuan bagi bisnis hotel dan restoran yang mengalami kerugian akibat kebijakan pengetatan ini. Diantaranya Pajak Restoran (Pb1) agak tidak disetorkan ke Pemprov DKI Jakarta tetapi digunakan untuk menolong pelaku usaha."Tolong dibebaskan dulu pajaknya untuk memperbaiki cash flow kami" pintanya
"Kita usul terhadap opsi lockdown akhir pekan kepada Pemprov DKI Jakarta Pertama, untuk diberikan pengecualian untuk buka sampai pukul 21:00 Wib dengan kapasitas duduk makan menjadi 50 persen," katanya dalam konferensi pers virtual, Jumat (5/2/2021).
Kedua, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta dengan berbagai pihak terkait diminta untuk melakukan edukasi kepada masyarakat secara terus menerus dan mendisiplinkan masyarakat. Terutama pada klaster utama penularan, di tingkat RT/RW kelurahan dan kecamatan.
Ketiga, memperbanyak fasilitas umum cuci tangan, penyediaan masker dan jika mungkin adalah face shield ditengah masyarakat terutama di klaster utama penular. Sementara khusus untuk pusat perbelanjaan dapat disediakan GeNose. "Soal GeNose kita minta subsidi dari pemerintah, karena cukup mahal" terangnya.
Keempat, tidak memberlakukan kebijakan lockdown akhir pekan sama rata untuk semua bisnis. Sebab, ini akan memperburuk situasi ekonomi. "Kami minta jangan disamaratakan semuanya. Kita mohon dipertimbangkan kelonggaran bagi Pelaku Usaha yang sudah dengan sangat ketat menjalankan protokol kesehatan," jelasnya
Terakhir, PHRI meminta adanya skema bantuan bagi bisnis hotel dan restoran yang mengalami kerugian akibat kebijakan pengetatan ini. Diantaranya Pajak Restoran (Pb1) agak tidak disetorkan ke Pemprov DKI Jakarta tetapi digunakan untuk menolong pelaku usaha."Tolong dibebaskan dulu pajaknya untuk memperbaiki cash flow kami" pintanya
(nng)
tulis komentar anda