Percepatan Transformasi Keuangan Digital Pemda Sulsel Didorong
Rabu, 24 Februari 2021 - 09:20 WIB
Kepala BI perwakilan Sulsel, Budi Hanoto (tengah), Deputi Direktur Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Sulsel, Ahmad Murad, (Kiri) Asisten Administrasi Sekretariatm Pemprov Sulsel, Tautoto Tana Ranggina Sarongallo ( kanan) memberikan penjelasan saat kegiatan
MAKASSAR - Transformasi keuangan digital di lingkup pemerintah daerah terus didorong, yaitu melalui program percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETP). Harapannya, integrasi ekonomi dan keuangan digital dapat dicapai.
Untuk mempercepat implementasi ETP tersebut, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah ( TP2DD ) dibentuk pada akhir tahun 2020 lalu di lima kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan (Sulsel), yaitu Makassar, Parepare, Gowa, Maros, dan Barru.
Pembentukan TP2DD diharapkan menjadi forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait, untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas ETP dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi tata kelola keuangan.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel, Budi Hanoto menjelaskan ETP diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keuangan inklusif, kesehatan fiskal, good governance, dan efisiensi ekonomi.
"Ayo kita semua mendigitalkan diri mulai dari kantor pemerintah, karena kalau tidak dari pemerintah, nanti kita munculnya jadi parsial. Kami bersinegi dan mendapat dukungan dari Pak Gub. Kami BI, Pemprov, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bersama-sama memasuki ekosistem digital untuk Sulsel," kata Budi, Selasa (23/2).
Langkah percepatan transformasi digital di lingkup Pemda Sulsel pun mendapat respons positif. Ditandai dengan pelaksanaan penandatanganan deklarasi komitmen Pemda untuk mempercepat transformasi digital yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton, Selasa (23/2/2021).
Agenda tersebut sekaligus dirangkaikan dengan sosialisasi TP2DD dan Quick Response Indonesia Standard ( QRIS ) kepada seluruh Pimpinan dan Pejabat Pemda Sulsel sebagai upaya untuk menyamakan visi dan pemahaman terhadap pentingnya transformasi digital yang menjadi potensi sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi di Sulsel.
BI melalui QRIS juga menawarkan solusi transaksi pembayaran yang lebih mudah, baik untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah maupun pelayanan transaksi kepada masyarakat.
Untuk mempercepat implementasi ETP tersebut, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah ( TP2DD ) dibentuk pada akhir tahun 2020 lalu di lima kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan (Sulsel), yaitu Makassar, Parepare, Gowa, Maros, dan Barru.
Pembentukan TP2DD diharapkan menjadi forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait, untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas ETP dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi tata kelola keuangan.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel, Budi Hanoto menjelaskan ETP diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keuangan inklusif, kesehatan fiskal, good governance, dan efisiensi ekonomi.
"Ayo kita semua mendigitalkan diri mulai dari kantor pemerintah, karena kalau tidak dari pemerintah, nanti kita munculnya jadi parsial. Kami bersinegi dan mendapat dukungan dari Pak Gub. Kami BI, Pemprov, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bersama-sama memasuki ekosistem digital untuk Sulsel," kata Budi, Selasa (23/2).
Langkah percepatan transformasi digital di lingkup Pemda Sulsel pun mendapat respons positif. Ditandai dengan pelaksanaan penandatanganan deklarasi komitmen Pemda untuk mempercepat transformasi digital yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton, Selasa (23/2/2021).
Agenda tersebut sekaligus dirangkaikan dengan sosialisasi TP2DD dan Quick Response Indonesia Standard ( QRIS ) kepada seluruh Pimpinan dan Pejabat Pemda Sulsel sebagai upaya untuk menyamakan visi dan pemahaman terhadap pentingnya transformasi digital yang menjadi potensi sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi di Sulsel.
BI melalui QRIS juga menawarkan solusi transaksi pembayaran yang lebih mudah, baik untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah maupun pelayanan transaksi kepada masyarakat.
Lihat Juga :
tulis komentar anda