Didepan Mahasiswa UI, Wamen BUMN Pamer Dana PEN
Kamis, 04 Maret 2021 - 12:49 WIB
Wamen BUMN Pahala Mansury. FOTO/Eko Purwanto
JAKARTA - Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury membeberkan tiga kunci sukses pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 di hadapan mahasiswa Universitas Indonesia (UI). Pahala mengungkapkan ada tiga aspek yang diharapkan dapat mendorong perubahan ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Pertama adalah intervensi pemerintah di sektor kesehatan. Dalam proses ini, salah satu instrumen pemerintah adalah melakukan vaksinasi kepada 70% dari total penduduk Indonesia.
"Pertama, krisis ekonomi yang terjadi saat ini disebabkan karena adanya kondisi krisis kesehatan, sehingga mau tidak mau harus dilakukan intervensi juga di sektor kesehatan, termasuk bagaimana Indonesia bisa melakukan vaksinasi terhadap kurang lebih 181 juta penduduk Indonesia," ujar dia, Kamis (4/3/2021).
Intervensi pemerintah di sektor kesehatan juga dilakukan melalui 3M dan 3T. Dimana, masyarakat diajak untuk menjalankan protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M) sambari pemerintah melakukan praktik tracing, testing, treatment (3T).
"Bagaimana ekonomi bisa berlangsung meskipun ada pengetatan protokol 3M dan 3T, serta intervensi lainnya. Termasuk bagaimana kita juga bisa melakukan testing dan tracing yang lebih baik lagi sehingga memungkinkan adanya penanggulangan pandemi Covid-19 agar lebih terarah," kata dia.
Kedua, pemerintah melalui program PEN mendorong daya beli masyarakat agar kembali pulih. Serta memberikan stimulus bagi bisnis UMKM dan korporat. Program PEN tersebut akan ditujukan agar terlaksananya percepatan penyerapan tenaga kerja.
Adapun program yang dimaksud adalah insentif usaha dengan alokasi anggaran sebesar Rp53,86 triliun. Program ini terdiri atas, PPH Pasal 21 DTP, pembebasan PPH 21 impor, pengembalian pendahuluan PPN, PPh final DTP UMKM, pengurangan anggaran PPh badan, PPN tidak dipungut KB/KITE, serta insentif bea masuk.Program perlindungan sosial dengan alokasi anggaran APBN sebesar Rp150,21 triliun. Program ini terdiri dari PKH bagi 10 juta PKM, kartu sembako, Prakerja, BLT Dana Desa, bansos tunai bagi 10 juta PKM, subsidi kuota PJJ, dan diskon listrik.
Kemudian, program prioritas dengan anggaran sebesar Rp123,8 triliun. Program ini terdiri atas, dukungan pariwisata, ketahanan pangan atau food estate, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman ke daerah. Padat karya kementerian dan lembaga, kawasan industri, terakhir adalah program prioritas lainnya.
Disusul program dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi senilai Rp187,17 triliun. Terdiri atas, subsidi bunga KUR dan non KUR, penjamin loss limit UMKM dan korporasi, UP UMKM dan korporasi, serta pembebasan rekmin dan biaya abonemen listrik.
"Ketiga adalah reformasi struktural, seperti penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, reformasi regulasi, pengembangan investasi ke dalam Indonesia melalui LPI, serta membangun kemudahan berusaha. Dan ini tentunya diperlihatkan oleh pemerintah melalui penerapan UU Cipta Kerja yang baru-baru ini sudah diterbitkan," tutur dia.
"Pertama, krisis ekonomi yang terjadi saat ini disebabkan karena adanya kondisi krisis kesehatan, sehingga mau tidak mau harus dilakukan intervensi juga di sektor kesehatan, termasuk bagaimana Indonesia bisa melakukan vaksinasi terhadap kurang lebih 181 juta penduduk Indonesia," ujar dia, Kamis (4/3/2021).
Intervensi pemerintah di sektor kesehatan juga dilakukan melalui 3M dan 3T. Dimana, masyarakat diajak untuk menjalankan protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M) sambari pemerintah melakukan praktik tracing, testing, treatment (3T).
"Bagaimana ekonomi bisa berlangsung meskipun ada pengetatan protokol 3M dan 3T, serta intervensi lainnya. Termasuk bagaimana kita juga bisa melakukan testing dan tracing yang lebih baik lagi sehingga memungkinkan adanya penanggulangan pandemi Covid-19 agar lebih terarah," kata dia.
Kedua, pemerintah melalui program PEN mendorong daya beli masyarakat agar kembali pulih. Serta memberikan stimulus bagi bisnis UMKM dan korporat. Program PEN tersebut akan ditujukan agar terlaksananya percepatan penyerapan tenaga kerja.
Adapun program yang dimaksud adalah insentif usaha dengan alokasi anggaran sebesar Rp53,86 triliun. Program ini terdiri atas, PPH Pasal 21 DTP, pembebasan PPH 21 impor, pengembalian pendahuluan PPN, PPh final DTP UMKM, pengurangan anggaran PPh badan, PPN tidak dipungut KB/KITE, serta insentif bea masuk.Program perlindungan sosial dengan alokasi anggaran APBN sebesar Rp150,21 triliun. Program ini terdiri dari PKH bagi 10 juta PKM, kartu sembako, Prakerja, BLT Dana Desa, bansos tunai bagi 10 juta PKM, subsidi kuota PJJ, dan diskon listrik.
Kemudian, program prioritas dengan anggaran sebesar Rp123,8 triliun. Program ini terdiri atas, dukungan pariwisata, ketahanan pangan atau food estate, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman ke daerah. Padat karya kementerian dan lembaga, kawasan industri, terakhir adalah program prioritas lainnya.
Disusul program dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi senilai Rp187,17 triliun. Terdiri atas, subsidi bunga KUR dan non KUR, penjamin loss limit UMKM dan korporasi, UP UMKM dan korporasi, serta pembebasan rekmin dan biaya abonemen listrik.
"Ketiga adalah reformasi struktural, seperti penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, reformasi regulasi, pengembangan investasi ke dalam Indonesia melalui LPI, serta membangun kemudahan berusaha. Dan ini tentunya diperlihatkan oleh pemerintah melalui penerapan UU Cipta Kerja yang baru-baru ini sudah diterbitkan," tutur dia.
(nng)
tulis komentar anda