APBN Minim, Menhub Ajak Swasta Terlibat dalam Pembangunan Terminal
Jum'at, 12 Maret 2021 - 13:53 WIB
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Foto/Dok SINDOphoto
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau progres pembangunan atau revitalisasi Terminal Harjamukti dan uji kir keliling di Cirebon, Jawa Barat.
"Terminal Harjamukti sudah mulai dibangun, artinya ada warna baru, desain baru, dan suasana baru. Saya berpesan agar dalam pembangunan ini, selain dapat mengoptimalkan pelayanan, tetapi jangan lupa juga harus mengekspose kearifan lokal. Misalnya di Cirebon ada batik, harus diekspos batiknya. Karena kearifan lokal itu menjadi sesuatu yang baik bagi suatu daerah," ujar dia, Jumat (12/3/2021).
Dia juga meminta progres pembangunan ini dapat dimonitor dengan baik sehingga bisa diselesaikan tepat waktu. Kemudian dirinya berharap, pengelolaan terminal Harjamukti dapat melibatkan pihak swasta untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBN yang terbatas.
"Bayangkan kalau kita ada 100 terminal, setiap titik harus kita biayai, berapa banyak uang yang harus kita keluarkan. Di sisi lain, pemerintah banyak membangun infrastruktur transportasi lainnya di seluruh Indonesia. Karena APBN kita tidak banyak, saya mengharapkan agar pembangunan terminal ini bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta. Supaya terminal bisa membiayai dirinya sendiri melalui capex atau opex," ungkap dia.
Menhub juga meninjau uji coba penerapan kendaraan uji kir keliling di Cirebon. Kendaraan ini memiliki kontainer besar yang dilengkapi dengan alat uji rem, roda, alur ban, alat ukur dimensi, alat ukur emisi gas buang, alat uji kebisingan, daya pancar dan kegelapan kaca. Pihaknya juga mengapresiasi inovasi yang dilakukan Ditjen Perhubungan Darat, dalam upaya memecahkan masalah uji kir di daerah.
Menhub berharap, konsistensi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah di Cirebon dan sekitarnya bisa dilakukan dengan baik, karena ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa kerja sama yang baik antara Kemenhub dan Pemda.
"Ini kejutan dari Pak Dirjen Perhubungan Darat. Kendaraan uji KIR keliling ini nanti akan kita berikan kepada BPTD Jawa Barat yang akan melakukan uji kir. Satu alat itu bisa mencakup 3-10 kabupaten. Saya pesan ke rekan-rekan petugas agar menjaga dengan baik aspek keselamatan dan lingkungannya," pungkas dia.
"Terminal Harjamukti sudah mulai dibangun, artinya ada warna baru, desain baru, dan suasana baru. Saya berpesan agar dalam pembangunan ini, selain dapat mengoptimalkan pelayanan, tetapi jangan lupa juga harus mengekspose kearifan lokal. Misalnya di Cirebon ada batik, harus diekspos batiknya. Karena kearifan lokal itu menjadi sesuatu yang baik bagi suatu daerah," ujar dia, Jumat (12/3/2021).
Dia juga meminta progres pembangunan ini dapat dimonitor dengan baik sehingga bisa diselesaikan tepat waktu. Kemudian dirinya berharap, pengelolaan terminal Harjamukti dapat melibatkan pihak swasta untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBN yang terbatas.
"Bayangkan kalau kita ada 100 terminal, setiap titik harus kita biayai, berapa banyak uang yang harus kita keluarkan. Di sisi lain, pemerintah banyak membangun infrastruktur transportasi lainnya di seluruh Indonesia. Karena APBN kita tidak banyak, saya mengharapkan agar pembangunan terminal ini bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta. Supaya terminal bisa membiayai dirinya sendiri melalui capex atau opex," ungkap dia.
Menhub juga meninjau uji coba penerapan kendaraan uji kir keliling di Cirebon. Kendaraan ini memiliki kontainer besar yang dilengkapi dengan alat uji rem, roda, alur ban, alat ukur dimensi, alat ukur emisi gas buang, alat uji kebisingan, daya pancar dan kegelapan kaca. Pihaknya juga mengapresiasi inovasi yang dilakukan Ditjen Perhubungan Darat, dalam upaya memecahkan masalah uji kir di daerah.
Menhub berharap, konsistensi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah di Cirebon dan sekitarnya bisa dilakukan dengan baik, karena ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa kerja sama yang baik antara Kemenhub dan Pemda.
"Ini kejutan dari Pak Dirjen Perhubungan Darat. Kendaraan uji KIR keliling ini nanti akan kita berikan kepada BPTD Jawa Barat yang akan melakukan uji kir. Satu alat itu bisa mencakup 3-10 kabupaten. Saya pesan ke rekan-rekan petugas agar menjaga dengan baik aspek keselamatan dan lingkungannya," pungkas dia.
(ind)
tulis komentar anda