Kisruh Kenaikan Harga BBM di Sumut, Pertamina Dioyak-oyak Terus
Senin, 05 April 2021 - 21:02 WIB
Pertamina awalnya menyebut kenaikkan harga mengacu pada Peraturan Gubernur Sumut Nomor 01 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Di mana dalam peraturan itu terdapat perubahan tarif PBBKB khusus bahan bakar non-subsidi menjadi 7,5% di wilayah Sumut yang sebelumnya hanya 5%.
Namun, Gubernur Edy Rahmayadi membantah pernyataan Pertamina itu. Ia pun meminta Pertamina Sumbagut mengevaluasi kenaikan ini. Menurut Edy, tidak ada kaitan kenaikan PBBKB terhadap kenaikan BBM di Sumut. Sebab untuk menaikkan harga BBM itu harus ada izin DPR RI, jadi tidak bisa hanya melalui pergub. ( Baca juga:Pemuda Muhammadiyah Sebut Penggeledahan di Ponpes Sleman Tak Bijak )
“Nanti akan saya tanyakan Pertamina. Yang pastinya dia salah. Penentuan kenaikan BBM itu tidak bisa sektoral. Sumut naik, Palembang tidak. Jawa naik, Bali tidak, tak bisa. Dia harus merata itu. Dan tidak bisa dijadikan dasar pergub. Pergub inikan hanya lingkup dan tidak ada status hukum di situ. Yang ada perda karena diketuk oleh DPRD, dan berpengaruh kepada hukum. Kalau pergub tak bisa,” urainya.
Sementara, terkait adanya keberatan masyarakat atas pemberlakuan tarif baru oleh Pertamina di tengah pandemi ini, General Manager PT Pertamina MOR I Herra Indra menganggap itu sebagai hal yang lumrah. “Ya wajar aja sih,” terangnya usai memenuhi pangilan Pemprov Sumut, siang tadi.
Namun, Gubernur Edy Rahmayadi membantah pernyataan Pertamina itu. Ia pun meminta Pertamina Sumbagut mengevaluasi kenaikan ini. Menurut Edy, tidak ada kaitan kenaikan PBBKB terhadap kenaikan BBM di Sumut. Sebab untuk menaikkan harga BBM itu harus ada izin DPR RI, jadi tidak bisa hanya melalui pergub. ( Baca juga:Pemuda Muhammadiyah Sebut Penggeledahan di Ponpes Sleman Tak Bijak )
“Nanti akan saya tanyakan Pertamina. Yang pastinya dia salah. Penentuan kenaikan BBM itu tidak bisa sektoral. Sumut naik, Palembang tidak. Jawa naik, Bali tidak, tak bisa. Dia harus merata itu. Dan tidak bisa dijadikan dasar pergub. Pergub inikan hanya lingkup dan tidak ada status hukum di situ. Yang ada perda karena diketuk oleh DPRD, dan berpengaruh kepada hukum. Kalau pergub tak bisa,” urainya.
Sementara, terkait adanya keberatan masyarakat atas pemberlakuan tarif baru oleh Pertamina di tengah pandemi ini, General Manager PT Pertamina MOR I Herra Indra menganggap itu sebagai hal yang lumrah. “Ya wajar aja sih,” terangnya usai memenuhi pangilan Pemprov Sumut, siang tadi.
(uka)
Lihat Juga :