Holding BUMN Ultra Mikro Tak Akan Eliminasi Karakteristik Bisnis Perusahaan

JAKARTA - Pembentukan integrasi ekosistem BUMN sektor ultra mikro dinilai harus segera dilakukan untuk mempercepat pemulihan pelaku UMKM dan usaha ultra mikro di Indonesia. Sementara integrasi BUMN untuk pengembangan ultra mikro ini diyakini justru akan membawa dampak positif, baik untuk masyarakat maupun perusahaan yang terlibat.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan, saat ini pembentukan holding BUMN ultra mikro sudah mendapat persetujuan banyak pihak, termasuk Komite Privatisasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dukungan banyak diberikan karena rencana ini dinilai membawa banyak manfaat untuk masyarakat. ( Baca juga:Begini Model Bukit Algoritma, Silicon Valley Indonesia )

“Bank BRI, Pegadaian dan PNM akan berada dalam satu payung sebagai upaya integrasi tanpa mengeliminasi karakteristik dan kekhasan masing-masing institusi," kata Misbakhun di Jakarta, Kamis (8/4/2021).



Menurutnya, kehadiran holding BUMN ultra mikro akan berdampak pada membaiknya penghimpunan dana murah masyarakat untuk diputar menjadi modal pembiayaan bagi UMKM. Dengan perbaikan komposisi dana murah tersebut, akan tercipta pembiayaan yang lebih kompetitif untuk pelaku UMKM dan ultra mikro.

Pembentukan holding juga berdampak positif pada upaya digitalisasi layanan keuangan untuk menjangkau pelaku UMKM dan usaha ultra mikro. Dengan integrasi yang terjadi, maka kemampuan dan keunggulan IT yang dimiliki BRI bisa dipakai dan dikembangkan bersama-sama oleh PNM serta Pegadaian.

Di samping itu, Misbakhun yakin integrasi data UMKM antar masing-masing lembaga akan lebih baik pasca-terbentuknya holding, sehingga menciptakan basis informasi yang kuat dalam memotret perkembangan UMKM.

Pernyataan senada disampaikan Ekonom senior Indef Aviliani. Menurutnya, saat ini pembiayaan ultra mikro yang disalurkan Pegadaian dan PNM sudah sangat masif. Akan tetapi, pembiayaan tersebut masih sangat bergantung pada investasi negara. Akibatnya, biaya pembiayaan menjadi tinggi dan hal tersebut mengurangi kemampuan perusahaan serta negara untuk belanja keperluan lainnya. ( Baca juga:RI-Ethiopia Gelar Program Pendidikan Libatkan Siswa SD dan SMP Pertama di Dunia )

"Memang permasalahan utama itu adalah pendanaan bagi (Pegadaian dan PMN). Kalau masih dibiarkan sendiri-sendiri, penyertaan modal negara naik terus. Kalau dia masuk dalam bagian BRI, dia jadi bagus," kata Aviliani.

Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan hingga 2020, proporsi pembiayaan UMKM terhadap total kredit perbankan baru sekitar 19,97%. Padahal pelaku usaha di Indonesia sebesar 99% adalah segmen UMKM. Pembentukan holding BUMN ultra mikro ditargetkan bisa memberi layanan produk yang lebih lengkap dan potensi pendanaan yang lebih murah untuk sekitar 29 juta usaha ultra mikro pada 2024.