Usai Kuntjoro Pinardi Undur Diri dari PT PAL, Erick Thohir Disarankan Libatkan Unsur Keamanan Negara

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disarankan untuk memperkuat mekanisme assessment centre untuk menilai potensi calon direksi dan komisaris perseroan negara. Salah satunya adalah melibatkan unsur keamanan negara.

Saran tersebut menyusul adanya pengunduran diri yang dilakukan Direktur Pemeliharaan dan Perbaikan PT PAL Indonesia (Persero) , Kuntjoro Pinardi, setelah lima hari menjabat. Keputusan itu diambil setelah dirinya dikaitkan dengan isu pendukung gerakan radikalisme dan pemulangan eks-ISIS.

Baca juga: Gegara Dituding Dukung Radikalisme, Kuntjoro Pinardi Pilih Lepas Jabatan Direksi PT PAL



Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mencatat, pemilihan direksi BUMN harus melawati mekanisme assessment centre untuk menilai potensi calon petinggi perusahaan. Apabila lolos di tahap ini, maka berikutnya Kementerian BUMN akan melakukan seleksi dan observasi terkait rekam jejak calon tersebut.

"Di sini mungkin juga dilibatkan unsur keamanan negara karena menyangkut BUMN strategis. Jadi di sini proses berjenjang sudah dilaksanakan sebelum kandidat di tetapkan sebagai Direksi BUMN," ujar Toto saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (26/4/2021).

Pemegang saham juga disarankan untuk meningkatkan mekanisme seleksi melalui skema screening background kandidat direksi BUMN. Hal ini diyakini mampu megindentifikasi lebih dini kandidat yang memiliki paham radikal atau ekstrim.

"Kalo ada kasus seperti di PAL ini mungkin ke depan perlu diperbaiki mekanisme seleksi dengan meningkatkan kemampuan screening background kandidat direksi BUMN," katanya.

Baca juga: 'Tsunami' COVID India, yang Sabotase Oksigen Akan Digantung!

Perihal pengunduran diri Kuntjoro Pinardi, dia berharap langkah itu bisa membuat situasi semakin kondusif. Dengan begitu, kinerja perusahaan dan program-program yang telah dibuat untuk mendukung kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjalan dengan baik.

Kuntjoro menepis dirinya merupakan pendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Meski begitu, dia mengaku pernah menjadi calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).