Belajar dari Musibah KRI Nanggala, Sistem Anggaran Pertahanan Perlu Dievaluasi
Selasa, 27 April 2021 - 14:45 WIB
Musibah tenggelamnya KRI Nanggala 402 dinilai perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi sistem anggaran pertahanan secara menyeluruh. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Musibah tenggelamnya KRI Nanggala 402 perlu diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penganggaran ketahanan nasional , termasuk ketersediaan investasi dan ketimpangan anggaran antarmatra.
Ekonom Narasi Institute Achmad Nur Hidayat mengatakan, anggaran alat utama sistem sejata (alutsista) saat ini mengalami ketimpangan antarmatra. Tercatat bahwa pada APBN 2020, TNI AD memperoleh anggaran alutsista sebesar Rp4,5 triliun, TNI AL Rp4,1 triliun dan TNI AU Rp2,1 triliun.
"Selain ketimpangan antarmatra, alokasi peremajaan alutsista dibandingkan komponen lain-lain juga terbilang kecil. Total alokasi alutsista sebesar Rp10,7 triliun idealnya masing-masing matra memiliki anggaran peremajaan Alutsista sekitar Rp45-50 miliar per tahun atau total Rp135-150 miliar," ujar Hidayat di Jakarta, Selasa (27/4/2021).
Hidayat menyadari upaya peremajaan alutsista nasional adalah mahal. Oleh karena itu, diperlukan langkah kreatif dari pengambil kebijakan pertahanan saat ini, salah satunya melalui aktivasi BUMN pertahanan secara masif.
"Untuk meremajakan alutsista nasional, Indonesia perlu mengaktivasi kemampuan BUMN ketahanan. Saat ini pemerintah berencana membangun program kemandirian sistem pertahanan melalui pembentukan Holding BUMN Pertahanan. Holding tersebut meliputi lima BUMN yaitu PT Dirgantara Indonesia, PT Len Industri, PT Pindad, PT PAL dan PT Dahana," ujar Hidayat.
Hidayat melihat Holding BUMN Pertahanan masih sangat lamban implementasinya. Adapun, Holding BUMN pertahanan tersebut masih dalam bentuk blueprint yang belum dilaksanakan. Kelambanan tersebut karena rendahnya kemampuan BUMN pertahanan dalam menarik investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
"Padahal bila Holding BUMN Pertahanan bisa diimplementasikan cepat, peremajaan alutsista Indonesia akan lebih murah dan lebih cepat sehingga sistem pertahanan mandiri dan kuat dapat terwujud," tandasnya.
Ekonom Narasi Institute Achmad Nur Hidayat mengatakan, anggaran alat utama sistem sejata (alutsista) saat ini mengalami ketimpangan antarmatra. Tercatat bahwa pada APBN 2020, TNI AD memperoleh anggaran alutsista sebesar Rp4,5 triliun, TNI AL Rp4,1 triliun dan TNI AU Rp2,1 triliun.
"Selain ketimpangan antarmatra, alokasi peremajaan alutsista dibandingkan komponen lain-lain juga terbilang kecil. Total alokasi alutsista sebesar Rp10,7 triliun idealnya masing-masing matra memiliki anggaran peremajaan Alutsista sekitar Rp45-50 miliar per tahun atau total Rp135-150 miliar," ujar Hidayat di Jakarta, Selasa (27/4/2021).
Hidayat menyadari upaya peremajaan alutsista nasional adalah mahal. Oleh karena itu, diperlukan langkah kreatif dari pengambil kebijakan pertahanan saat ini, salah satunya melalui aktivasi BUMN pertahanan secara masif.
"Untuk meremajakan alutsista nasional, Indonesia perlu mengaktivasi kemampuan BUMN ketahanan. Saat ini pemerintah berencana membangun program kemandirian sistem pertahanan melalui pembentukan Holding BUMN Pertahanan. Holding tersebut meliputi lima BUMN yaitu PT Dirgantara Indonesia, PT Len Industri, PT Pindad, PT PAL dan PT Dahana," ujar Hidayat.
Baca Juga
Hidayat melihat Holding BUMN Pertahanan masih sangat lamban implementasinya. Adapun, Holding BUMN pertahanan tersebut masih dalam bentuk blueprint yang belum dilaksanakan. Kelambanan tersebut karena rendahnya kemampuan BUMN pertahanan dalam menarik investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
"Padahal bila Holding BUMN Pertahanan bisa diimplementasikan cepat, peremajaan alutsista Indonesia akan lebih murah dan lebih cepat sehingga sistem pertahanan mandiri dan kuat dapat terwujud," tandasnya.
(fai)
tulis komentar anda