Catatan Wapres Soal Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah: Kurang Agresif
Kamis, 29 April 2021 - 09:50 WIB
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memberikan, catatan soal pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dimana menurutnya diperlukan upaya-upaya strategis dan agresif. Foto/Dok
JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah mendorong ekonomi dan keuangan syariah agar bisa go global. Bahkan, pemerintah menargetkan jika ekonomi dan keuangan syariah Indonesia bisa menjadi salah satu yang terbesar di dunia.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah yang saat ini sedang didorong oleh pemerintah sudah berjalan baik. Namun, untuk lebih mengakselerasi lebih jauh, diperlukan upaya-upaya strategis dan agresif pada implementasinya.
"Bagaimana ada gerakan-gerakan yang agresif," ujarnya dalam keteranganya, Kamis (29/4/2021).
Wapres menilai, masih terdapat tantangan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Misalnya di bidang industri halal dimana masih ditemukannya kendala dalam proses pendataan produk halal.
Hal ini terjadi salah satunya karena kendala yang terdapat dalam proses sertifikasi halal serta tantangan dalam mengidentifikasi jenis produk tersebut. Sebab, produk halal bukan hanya makanan dan minuman saja, namun juga termasuk obat, kosmetik, dan fashion.
Oleh karena itu lanjut Wapres, diperlukan penyempurnaan sistem pendataan agar seluruh produk ekspor Indonesia dapat terkodifikasi dengan baik. Sehingga Indonesia bisa tercatat sebagai negara pengekspor produk halal.
"Kodifikasi dan pencatatan ekspor produk halal Indonesia harus tuntas, sehingga Indonesia dapat tercatat sebagai negara pengekspor produk halal terbesar," jelasnya.
Sementara itu untuk keuangan syariah, Wapres menilai penggabungan tiga Bank Milik Negara menjadi Bank Syariah Indonesia merupakan langkah yang baik. Oleh karena itu, ke depan Wapres menginginkan perluasan konversi bank syariah ini dapat memasuki ke ranah Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Secara keseluruhan, Wapres berpesan agar Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dapat memantau dan mendorong percepatan pengoperasian Kawasan Industri Halal (KIH). Misalnya dengan menjadi jembatan antara pelaku-pelaku bisnis syariah dengan KIH.
"Pekerjaan besar berikutnya adalah setelah ada kawasan itu, yaitu mengisi kawasan tersebut. Saya ingin melihat KIH bertambah banyak dan bisa beroperasi. Bukan hanya ada, tapi juga bisa beroperasi," jelasnya.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah yang saat ini sedang didorong oleh pemerintah sudah berjalan baik. Namun, untuk lebih mengakselerasi lebih jauh, diperlukan upaya-upaya strategis dan agresif pada implementasinya.
"Bagaimana ada gerakan-gerakan yang agresif," ujarnya dalam keteranganya, Kamis (29/4/2021).
Wapres menilai, masih terdapat tantangan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Misalnya di bidang industri halal dimana masih ditemukannya kendala dalam proses pendataan produk halal.
Hal ini terjadi salah satunya karena kendala yang terdapat dalam proses sertifikasi halal serta tantangan dalam mengidentifikasi jenis produk tersebut. Sebab, produk halal bukan hanya makanan dan minuman saja, namun juga termasuk obat, kosmetik, dan fashion.
Oleh karena itu lanjut Wapres, diperlukan penyempurnaan sistem pendataan agar seluruh produk ekspor Indonesia dapat terkodifikasi dengan baik. Sehingga Indonesia bisa tercatat sebagai negara pengekspor produk halal.
"Kodifikasi dan pencatatan ekspor produk halal Indonesia harus tuntas, sehingga Indonesia dapat tercatat sebagai negara pengekspor produk halal terbesar," jelasnya.
Sementara itu untuk keuangan syariah, Wapres menilai penggabungan tiga Bank Milik Negara menjadi Bank Syariah Indonesia merupakan langkah yang baik. Oleh karena itu, ke depan Wapres menginginkan perluasan konversi bank syariah ini dapat memasuki ke ranah Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Secara keseluruhan, Wapres berpesan agar Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dapat memantau dan mendorong percepatan pengoperasian Kawasan Industri Halal (KIH). Misalnya dengan menjadi jembatan antara pelaku-pelaku bisnis syariah dengan KIH.
"Pekerjaan besar berikutnya adalah setelah ada kawasan itu, yaitu mengisi kawasan tersebut. Saya ingin melihat KIH bertambah banyak dan bisa beroperasi. Bukan hanya ada, tapi juga bisa beroperasi," jelasnya.
(akr)
tulis komentar anda