Rugi Triliunan dalam 2 Tahun, Peternak Ayam Gelar Aksi di Kementan
Selasa, 04 Mei 2021 - 14:07 WIB
Paguyuban Peternak Rakyat Indonesia (PPRN) saat melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Kementerian Pertanian, Jakarta. Foto/Ferdi Rantung
JAKARTA - Paguyuban Peternak Rakyat Indonesia (PPRN) melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Kementerian Pertanian (kementan) , Jakarta. Mereka menuntut agar pemerintah dapat mengatasi masalah suplai day old chicken (DOC) dan menurunkan harga pakan peternak.
Ketua PPRN Alvino Antonio mengatakan bahwa peternak ayam mandiri sampai saat ini mengalami kerugian yang sangat besar. Jika dihitung, kerugian dalam 2 tahun terakhir diklaim mencapai Rp5,4 triliun.
"Setiap minggunya kami mengalami kerugian. Dalam setahun kami rugi Rp2,7 triliun. Ini sudah terjadi sejak 2018 akhir, dan ditambah pandemi covid-19 lagi. Jadi Rp2,7 triliun dikalikan 2 sebesar Rp5,4 triliun," ujarnya di sela aksi demonstrasi di depan gedung Kementerian Pertanian, Selasa (4/5/2021).
Dia mengatakan, di saat peternak ayam mengeluarkan biaya produksi yang besar, harga jual ayam masih murah. "Saat ini input kita itu tinggi. Yang dimaksud input itu seperti DOC, pakan dan obat-obatan. Itu harganya tinggi. Pemerintah harus bertanggung jawab terkait hal ini," ujarnya.
Alvino memaparkan, harga pokok penjualan peternak mandiri itu di pasaran minimal Rp21.000 per ekor. Namun, harga ayam saat ini masih berada di kisaran Rp19.000 hingga Rp19.500 per ekor. "Jadi produksi kita mengalami kerugian Rp1.000 sampai Rp1.500 per kilogram," terangnya.
Untuk itu, para peternak meminta agar pemerintah mengerek harga ayam hidup di atas harga pokok peternak mandiri. Dalam aksi yang diikuti kurang lebih 20 orang ini, para peternak tidak melakukan dialog dengan Kementerian Pertanian. Sebab, pendemo hanya mau berdialog dengan Menteri Pertanian atau Direktorat Jenderal (Dirjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Jika tuntutan tidak terpenuhi, mereka berencana untuk menggelar lagi aksi demonstrasi dengan massa yang lebih banyak. Para peternak berencana mendorong menteri pertanian mundur karena dinilai tidak berpihak pada peternakan kecil.
"Kami diberikan izin hanya 30 orang dan kami turuti. Tapi jika tuntutan Kami tidak dipenuhi maka kita akan bawa massa yang lebih banyak lagi dengan isu turunkan menteri pertanian, karena tidak ada keberpihakan pada peternakan mandiri," tandasnya.
Lihat Juga: Gerak Cepat Atasi Kekeringan, Kementan Sabet Penghargaan Komunikasi Publik Terbaik di AMH 2024
Ketua PPRN Alvino Antonio mengatakan bahwa peternak ayam mandiri sampai saat ini mengalami kerugian yang sangat besar. Jika dihitung, kerugian dalam 2 tahun terakhir diklaim mencapai Rp5,4 triliun.
"Setiap minggunya kami mengalami kerugian. Dalam setahun kami rugi Rp2,7 triliun. Ini sudah terjadi sejak 2018 akhir, dan ditambah pandemi covid-19 lagi. Jadi Rp2,7 triliun dikalikan 2 sebesar Rp5,4 triliun," ujarnya di sela aksi demonstrasi di depan gedung Kementerian Pertanian, Selasa (4/5/2021).
Dia mengatakan, di saat peternak ayam mengeluarkan biaya produksi yang besar, harga jual ayam masih murah. "Saat ini input kita itu tinggi. Yang dimaksud input itu seperti DOC, pakan dan obat-obatan. Itu harganya tinggi. Pemerintah harus bertanggung jawab terkait hal ini," ujarnya.
Alvino memaparkan, harga pokok penjualan peternak mandiri itu di pasaran minimal Rp21.000 per ekor. Namun, harga ayam saat ini masih berada di kisaran Rp19.000 hingga Rp19.500 per ekor. "Jadi produksi kita mengalami kerugian Rp1.000 sampai Rp1.500 per kilogram," terangnya.
Untuk itu, para peternak meminta agar pemerintah mengerek harga ayam hidup di atas harga pokok peternak mandiri. Dalam aksi yang diikuti kurang lebih 20 orang ini, para peternak tidak melakukan dialog dengan Kementerian Pertanian. Sebab, pendemo hanya mau berdialog dengan Menteri Pertanian atau Direktorat Jenderal (Dirjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Jika tuntutan tidak terpenuhi, mereka berencana untuk menggelar lagi aksi demonstrasi dengan massa yang lebih banyak. Para peternak berencana mendorong menteri pertanian mundur karena dinilai tidak berpihak pada peternakan kecil.
"Kami diberikan izin hanya 30 orang dan kami turuti. Tapi jika tuntutan Kami tidak dipenuhi maka kita akan bawa massa yang lebih banyak lagi dengan isu turunkan menteri pertanian, karena tidak ada keberpihakan pada peternakan mandiri," tandasnya.
Lihat Juga: Gerak Cepat Atasi Kekeringan, Kementan Sabet Penghargaan Komunikasi Publik Terbaik di AMH 2024
(fai)
tulis komentar anda