Tinjau Kawasan Industri Halal, BPJPH Siapkan Skema Khusus Sertifikasi Halal
Selasa, 11 Mei 2021 - 05:57 WIB
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (dua kanan) bersama pimpinan kementerian/lembaga melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Industri Halal (KIH) Modern Halal Valley di Cikande, Serang, Banten, Senin (10/5/2021). (Foto: Dok. Humas Kemenag)
JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita bersama pimpinan kementerian/lembaga melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Industri Halal (KIH) Modern Halal Valley di Cikande, Serang, Banten, Senin (10/5/2021).
Agus berkomitmen untuk mempercepat realisasi KIH di berbagai wilayah. Salah satunya adalah Modern Halal Valley yang digadang sebagai klaster industri halal terintegtasi pertama di Indonesia (the first integrated halal industrial cluster in Indonesia).
(Baca juga:Dukung Kawasan Industri Halal, BPJPH Tekankan Sistem Ketertelusuran Produk)
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) Mastuki yang turut meninjau lokasi KIH menyatakan pihaknya sejak awal terlibat dalam proses penetapan KIH. BPJPH, menurutnya, juga menyiapkan skema khusus sertifikasi halal untuk mendukung beroperasinya KIH ini.
“BPJPH sejak tahun lalu selalu diundang Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mendiskusikan konsep KIH. Bahkan dalam penetapan KIH di beberapa wilayah, BPJPH sebagai tim penilai proposal bersama Kemenperin dan LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH),” tuturnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/5/2021).
(Baca juga:Industri Halal, Ramadan, dan Peluang di Tengah Pandemi)
Agus berkomitmen untuk mempercepat realisasi KIH di berbagai wilayah. Salah satunya adalah Modern Halal Valley yang digadang sebagai klaster industri halal terintegtasi pertama di Indonesia (the first integrated halal industrial cluster in Indonesia).
(Baca juga:Dukung Kawasan Industri Halal, BPJPH Tekankan Sistem Ketertelusuran Produk)
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) Mastuki yang turut meninjau lokasi KIH menyatakan pihaknya sejak awal terlibat dalam proses penetapan KIH. BPJPH, menurutnya, juga menyiapkan skema khusus sertifikasi halal untuk mendukung beroperasinya KIH ini.
“BPJPH sejak tahun lalu selalu diundang Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mendiskusikan konsep KIH. Bahkan dalam penetapan KIH di beberapa wilayah, BPJPH sebagai tim penilai proposal bersama Kemenperin dan LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH),” tuturnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/5/2021).
(Baca juga:Industri Halal, Ramadan, dan Peluang di Tengah Pandemi)
Lihat Juga :