Dorong Industri 4.0, Pemerintah dan Swasta Harus Gandengan
Rabu, 19 Mei 2021 - 21:44 WIB
Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan mengatakan, dalam mendorong implementasi industri 4.0 pada sektor industri manufaktur perlu ada kolaborasi yang konkret antara pemerintah dan swasta atau pengguna. Hal ini untuk mengidentifikasi kemampuan yang dibutuhkan penguna dalam menyusun sebuah program.
"Sering kali ada tumpang tindih antar kementerian. Jadi perlu ada fokus pada literasi digital. Misalnya masalah infrastruktur digital mungkin ranahnya di Kementerian Komunikasi sehingga ada porsinya masing-masing," ujarnya dalam Market Review IDX Channel, Rabu (19/5/2021).
Menurut dia, dari sisi literasi digital juga perlu diakselerasi dalam implementasi industri 4.0. Saat ini industri manufaktur di dalam negeri masih banyak yang belum berteknologi tinggi.
"Produk-produk kita yang diekspor, yang berteknologi tinggi baru 8%. Masih jauh dibandingkan negara-negara lainnya dan itu biasanya dari sektor otomotif," tukasnya.
Dia menuturkan, literasi digital juga erat kaitannya dengan pasar tenaga kerja. Untuk itu perlu ada peningkatan kapasitas agar mampu beradaptasi dan berinovasi terkait perkembangan teknologi digital yang ada.
"Perlu ada semacam insentif ketika misalnya swasta mau melakukan peningkatan kapasitas dari sisi infrastruktur digital kepada karyawannya atau pada karyawan yang baru direkrut oleh mereka. Jadi perlu ada semacam timbal balik sehingga saling menguntungkan," pungkasnya.
"Sering kali ada tumpang tindih antar kementerian. Jadi perlu ada fokus pada literasi digital. Misalnya masalah infrastruktur digital mungkin ranahnya di Kementerian Komunikasi sehingga ada porsinya masing-masing," ujarnya dalam Market Review IDX Channel, Rabu (19/5/2021).
Menurut dia, dari sisi literasi digital juga perlu diakselerasi dalam implementasi industri 4.0. Saat ini industri manufaktur di dalam negeri masih banyak yang belum berteknologi tinggi.
"Produk-produk kita yang diekspor, yang berteknologi tinggi baru 8%. Masih jauh dibandingkan negara-negara lainnya dan itu biasanya dari sektor otomotif," tukasnya.
Dia menuturkan, literasi digital juga erat kaitannya dengan pasar tenaga kerja. Untuk itu perlu ada peningkatan kapasitas agar mampu beradaptasi dan berinovasi terkait perkembangan teknologi digital yang ada.
"Perlu ada semacam insentif ketika misalnya swasta mau melakukan peningkatan kapasitas dari sisi infrastruktur digital kepada karyawannya atau pada karyawan yang baru direkrut oleh mereka. Jadi perlu ada semacam timbal balik sehingga saling menguntungkan," pungkasnya.
(ind)
tulis komentar anda