Soal Work From Bali, Satgas Ungkap Pemerintah Masih Bahas Soal Ini
Jum'at, 28 Mei 2021 - 20:45 WIB
JAKARTA - Pemerintah tengah merancang program Work From Bali untuk aparatur sipil negara (ASN). Program itu untuk menggenjot parwisata Bali yang terpukul akibat pandemi Covid-19.
Baca juga: Sedot Investasi Rp3,2 Triliun, Konstruksi Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3 Dimulai
Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito pemerintah masih melakukan pembahasan lebih lanjut. Salah satu yang dibahas terkait dengan kuota ASN yang akan bekerja dari Bali.
“Terkait dengan agenda ini, pemerintah masih terus melakukan pembahasan lebih lanjut. Baik terkait kuota dan kementerian/lembaga asal aparatur sipil negara yang ditempatkan,” katanya dalam konferensi pers, Jumat (28/5/2021).
Dia mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk pemulihan ekonomi. Menurutnya juga sudah ada keputusan final akan segera disampaikan kepada masyarakat.
“Kemudian prinsipnya agenda ini muncul dengan tujuan demi pemulihan ekonomi nasional. Informasi ter-update akan disampaikan kepada masyarakat jika ada keputusan final,” tuturnya.
Baca juga: Ganggu Kerja KPK Berantas Korupsi, Pengamat Harap Polemik TWK Dihentikan
Program ini sendiri digagas oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut juga sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dukungan penyediaan akomodasi dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).
Baca juga: Sedot Investasi Rp3,2 Triliun, Konstruksi Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3 Dimulai
Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito pemerintah masih melakukan pembahasan lebih lanjut. Salah satu yang dibahas terkait dengan kuota ASN yang akan bekerja dari Bali.
“Terkait dengan agenda ini, pemerintah masih terus melakukan pembahasan lebih lanjut. Baik terkait kuota dan kementerian/lembaga asal aparatur sipil negara yang ditempatkan,” katanya dalam konferensi pers, Jumat (28/5/2021).
Dia mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk pemulihan ekonomi. Menurutnya juga sudah ada keputusan final akan segera disampaikan kepada masyarakat.
“Kemudian prinsipnya agenda ini muncul dengan tujuan demi pemulihan ekonomi nasional. Informasi ter-update akan disampaikan kepada masyarakat jika ada keputusan final,” tuturnya.
Baca juga: Ganggu Kerja KPK Berantas Korupsi, Pengamat Harap Polemik TWK Dihentikan
Program ini sendiri digagas oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut juga sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dukungan penyediaan akomodasi dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).
(uka)
Lihat Juga :
tulis komentar anda