Goodbye PLTU Batu Bara, Pemerintah Lakukan Ini
Jum'at, 04 Juni 2021 - 16:12 WIB
Pemerintah tengah mengevaluasi semua PLTU yang beroperasi dan mendata PLTU yang sudah mendekati masa pensiun. Foto/Dok
JAKARTA - Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara bakal dihentikan operasionalnya oleh pemerintah mulai tahun 2025. Upaya ini dilakukan untuk mendukung program penurunan emisi di bidang pembangkit listrik .
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM , Rida Mulyana mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengevaluasi semua PLTU yang beroperasi dan mendata PLTU yang sudah mendekati masa pensiun.
"Ini masih dalam diskusi dan akan berkembang. Paling tidak kami sudah mendata PLTU yang sudah mendekat masa pensiun. Artinya secara nilai aset sudah nol pada saat itu berakhir," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (4/6/2021).
Menurut dia, pemerintah akan memensiunkan PLTU secara alamiah sesuai dengan umur pembangkit. Jika dipaksakan sebelum waktunya, maka akan membutuhkan biaya untuk menghentikan operasi PLTU secara keseluruhan.
"Sampai saat ini kami masih mengambil langkah pensiun secara alami. Jadi tidak dipaksa pensiun," ungkapnya.
Rida memastikan, bahwa pihaknya sudah melakukan simulasi perkiraan biaya yang dibutuhkan apabila semua PLTU berhenti operasi. Namun dia masih enggan untuk menyebut biaya perkiraan yang dibutuhkan.
Saat ini pihaknya masih fokus pada pembahasan persoalan aset-aset dari semua PLTU. "Kalau mau membiarkan PLTU pensiun secara alami, asetnya mau dikemanakan? Itu yang jadi agenda diskusi kami," tuturnya.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM , Rida Mulyana mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengevaluasi semua PLTU yang beroperasi dan mendata PLTU yang sudah mendekati masa pensiun.
"Ini masih dalam diskusi dan akan berkembang. Paling tidak kami sudah mendata PLTU yang sudah mendekat masa pensiun. Artinya secara nilai aset sudah nol pada saat itu berakhir," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (4/6/2021).
Menurut dia, pemerintah akan memensiunkan PLTU secara alamiah sesuai dengan umur pembangkit. Jika dipaksakan sebelum waktunya, maka akan membutuhkan biaya untuk menghentikan operasi PLTU secara keseluruhan.
"Sampai saat ini kami masih mengambil langkah pensiun secara alami. Jadi tidak dipaksa pensiun," ungkapnya.
Rida memastikan, bahwa pihaknya sudah melakukan simulasi perkiraan biaya yang dibutuhkan apabila semua PLTU berhenti operasi. Namun dia masih enggan untuk menyebut biaya perkiraan yang dibutuhkan.
Saat ini pihaknya masih fokus pada pembahasan persoalan aset-aset dari semua PLTU. "Kalau mau membiarkan PLTU pensiun secara alami, asetnya mau dikemanakan? Itu yang jadi agenda diskusi kami," tuturnya.
(akr)
tulis komentar anda