Kejar Net Zero Emission, Indonesia Kurangi PLTU 53 GW pada 2025- 2045

JAKARTA - Indonesia menegaskan komitmen dalam mencapai net zero emission. Untuk itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyusun komitmen net zero emission Indonesia, khususnya program penurunan emisi di bidang pembangkit ketenagalistrikan.

Hal tersebut diungkapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif saat menerima kunjungan Y.M. Alok Sharma COP 26 President Designate Pemerintah UK dan Owen Jenkins, Duta Besar UK untuk Indonesia dan Timor Timur. Kunjungan ini adalah dalam rangka mendukung sektor ESDM dalam mencapai tujuan net zero emission Indonesia.



"Implementasi program tersebut antara lain melalui penghentian pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebanyak 53 GW antara tahun 2025- 2045," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (1/6/2021).

Dalam pertemuan ini, Arifin menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana yang dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Guna mendukung pencapaian net zero emission, Kementerian ESDM juga menyusun beberapa strategi, di antaranya mandatori biodiesel, co-firing PLTU, pemanfaatan Refuse Derived Fuel (RDF), penggantian diesel dengan pembangkit listrik energi terbarukan, termasukan yang berbasis hayati, pemanfaatan non listrik/non biufuel seperti briket, dan pengeringan hasil pertanian dan biogas.

Mendapatkan penjelasan tersebut, Mr. Alok Sharma mengapresiasi inisiatif Kementerian ESDM untuk mendukung pencapaian target net zero emission dan berharap bahwa Pemerintah Indonesia dapat segera secara resmi mengumumkan komitmen net zero emissionnya.



Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia saat ini juga sedang menyusun Grand Strategy Energy untuk pengembangan sektor energi untuk mencapai target ideal dalam hal ketahanan energi, bauran energi, dan pengurangan emisi.

Grand Strategy menekankan strategi untuk memenuhi permintaan energi nasional, guna meningkatkan neraca perdagangan, serta mengembangkan infrastruktur energi. Salah satu targetnya adalah mempercepat penggunaan pembangkit listrik energi terbarukan dengan kapasitas tambahan sekitar 38 GW pada 2035, di mana Solar PV diprioritaskan mengingat biaya investasinya yang relatif lebih murah dan durasi pemasangan yang singkat.

Sebagai informasi, selain kunjungan ke Kementerian ESDM, selama di Indonesia, President Designate COP 26 juga akan melakukan kunjungan ke beberapa menteri terkait lainnya dalam rangka persiapan pelaksanaan COP 26 di Glassgow pada akhir tahun 2021 mendatang.