PUPR Bentuk 19 Balai Perumahan untuk Dorong Program Sejuta Rumah
Selasa, 26 Mei 2020 - 20:14 WIB
Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Foto/SINDOnews
JAKARTA - Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membentuk 19 Balai Perumahan di sejumlah provinsi untuk mendorong program Sejuta Rumah.
Pembentukan Balai Perumahan diharapkan dapat menggandeng para pemangku bidang perumahan di daerah agar meningkatkan pembangunan hunian layak huni bagi masyarakat.
"Berdasarkan arahan Menteri PUPR nantinya akan dibentuk 19 Balai Perumahan di sejumlah provinsi di Indonesia," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Selasa, (26/5/2020).
Ia menjelaskan, selama ini pelaksanaan program perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR di daerah masih dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat SNVT. Untuk itu, adanya pembentukan Balai Perumahan diharapkan dapat mendorong para pemangku kepentingan bidang perumahan di daerah untuk meningkatkan pembangunan perumahan untuk masyarakat.
"Negara juga bertanggung jawab setiap orang, keluarga dan rumah tangga di Indonesia menempati rumah yang layak huni. Dan pemerintah pusat juga bertanggung jawab atas penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ujarnya.
Beberapa program pembangunan perumahan yang saat ini dilaksanakan Kementerian PUPR, antara lain membangun rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta menyalurkan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) untuk perumahan bersubsidi.
"Saat ini, masalah perumahan juga menjadi prioritas pembangunan pemerintah dan menjadi tulang punggung pelaksanaan program padat karya di masyarakat. Balai Perumahan ini nantinya akan memperkuat kelembagaan serta strategi meningkatkan capaian Program Sejuta Rumah di daerah," ungkapnya.
Saat ini, kebutuhan Balai Perumahan Kementerian PUPR berjumlah 34 Balai. Sedangkan sebagai tahap awal, jumlah balai yang akan dibentuk sebanyak 19 Balai dengan mempertimbangkan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada serta pertimbangan wilayah kerja, jumlah kabupaten dan kota, luas wilayah, jumlah RTLH dan jumlah backlog perumahan.
Ditjen Perumahan telah mengusulkan pembentukan Balai ke Kementerian PUPR yakni lima Balai Perumahan Wilayah Sumatra, empat Balai Perumahan Wilayah Jawa, dua Balai Perumahan Nusa Tenggara, dua Balai Perumahan Wilayah Kalimantan, tiga Balai Perumahan Wilayah Sulawesi, satu Balai Perumahan Wilayah Maluku dan Papua Barat dan dua Balai Perumahan Wilayah Papua.
Selain itu, juga tengah disusun kesiapan pembentukan balai yakni dukungan SDM, kesiapan sarana dan prasarana kantor, kesiapan lokasi kantor balai dan pendanaan.
Balai Perumahan nantinya juga akan merencanakan kebutuhan pembangunan perumahan di masing-masing wilayah, melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian, memiliki kewenangan pembinaan seperti kemitraan, koordinasi, dan fasilitas pembangunan perumahan dan melaksanakan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh seluruh pelaku pembangunan perumahan melalui dana non-APBN.
"Sebelum terbentuk Balai Perumahan kami akan terus mendorong pembangunan Sejuta Rumah melalui Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Perumahan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka meminimalisir penularan Covid-19. Namun kami optimistis Balai Perumahan akan segera terbentuk dan meningkatkan capaian Program Sejuta Rumah," pungkasnya.
Pembentukan Balai Perumahan diharapkan dapat menggandeng para pemangku bidang perumahan di daerah agar meningkatkan pembangunan hunian layak huni bagi masyarakat.
"Berdasarkan arahan Menteri PUPR nantinya akan dibentuk 19 Balai Perumahan di sejumlah provinsi di Indonesia," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Selasa, (26/5/2020).
Ia menjelaskan, selama ini pelaksanaan program perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR di daerah masih dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat SNVT. Untuk itu, adanya pembentukan Balai Perumahan diharapkan dapat mendorong para pemangku kepentingan bidang perumahan di daerah untuk meningkatkan pembangunan perumahan untuk masyarakat.
"Negara juga bertanggung jawab setiap orang, keluarga dan rumah tangga di Indonesia menempati rumah yang layak huni. Dan pemerintah pusat juga bertanggung jawab atas penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ujarnya.
Beberapa program pembangunan perumahan yang saat ini dilaksanakan Kementerian PUPR, antara lain membangun rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta menyalurkan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) untuk perumahan bersubsidi.
"Saat ini, masalah perumahan juga menjadi prioritas pembangunan pemerintah dan menjadi tulang punggung pelaksanaan program padat karya di masyarakat. Balai Perumahan ini nantinya akan memperkuat kelembagaan serta strategi meningkatkan capaian Program Sejuta Rumah di daerah," ungkapnya.
Saat ini, kebutuhan Balai Perumahan Kementerian PUPR berjumlah 34 Balai. Sedangkan sebagai tahap awal, jumlah balai yang akan dibentuk sebanyak 19 Balai dengan mempertimbangkan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada serta pertimbangan wilayah kerja, jumlah kabupaten dan kota, luas wilayah, jumlah RTLH dan jumlah backlog perumahan.
Ditjen Perumahan telah mengusulkan pembentukan Balai ke Kementerian PUPR yakni lima Balai Perumahan Wilayah Sumatra, empat Balai Perumahan Wilayah Jawa, dua Balai Perumahan Nusa Tenggara, dua Balai Perumahan Wilayah Kalimantan, tiga Balai Perumahan Wilayah Sulawesi, satu Balai Perumahan Wilayah Maluku dan Papua Barat dan dua Balai Perumahan Wilayah Papua.
Selain itu, juga tengah disusun kesiapan pembentukan balai yakni dukungan SDM, kesiapan sarana dan prasarana kantor, kesiapan lokasi kantor balai dan pendanaan.
Balai Perumahan nantinya juga akan merencanakan kebutuhan pembangunan perumahan di masing-masing wilayah, melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian, memiliki kewenangan pembinaan seperti kemitraan, koordinasi, dan fasilitas pembangunan perumahan dan melaksanakan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh seluruh pelaku pembangunan perumahan melalui dana non-APBN.
"Sebelum terbentuk Balai Perumahan kami akan terus mendorong pembangunan Sejuta Rumah melalui Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Perumahan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka meminimalisir penularan Covid-19. Namun kami optimistis Balai Perumahan akan segera terbentuk dan meningkatkan capaian Program Sejuta Rumah," pungkasnya.
(bon)
tulis komentar anda