Tani Centre IPB Kritisi Impor Beras Ketan 'Sarinah'

JAKARTA - Tani Centre IPB mengkritisi kebijakan pemerintah dalam mengimpor beras ketan khusus 'Sarinah'. Beras yang didatangkan dari Vietnam dan Thailand oleh PT Sarinah (Persero) itu dinilai telah mengusik sosok Sarinah yang selama ini diketahui sebagai simbol nasionalisme.

“Kebijakan ini mengingkari janji Presiden Jokowi untuk tidak impor beras , tapi sebaliknya sekarang malah masuk beras khusus,” kata Ketua Tani Centre IPB Hermanu Triwidodo, dalam diskusi daring, Senin (5/7/2021).

(Baca juga:Jika Produksi Bagus, Sampai Akhir Tahun Pemerintah Tak Impor Beras)



Hermanu meminta kepada pemerintah untuk dapat mengkaji lagi kebijakan impor dengan menggunakan nama dari sosok Sarinah. Ia menjelaskan sosok Sarinah merupakan tokoh penting yang telah mempengaruhi cara berpikir dari Proklamator Soekarno sebagai seorang marhaen.

“Penggunaan nama Sarinah untuk produk impor rasanya menjadi sangat bertentangan dengan tokoh yang selama ini diketahui sebagai simbol nasionalisme dan marhaenisme Soekarno,” ujarnya.

(Baca juga:Jokowi: Pemerintah Sebetulnya Tak Suka Impor Beras)

Hermanu menyampaikan hal ini karena adanya keluhan dari petani di berbagi daerah. Berdasarkan informasi dari petani ketan Subang, Lumajang, Majalengka dan Bali yang sedang bersemangat dan berusaha melakukan produksi secara efisien untuk memenuhi permintaan pasar, kebijakan ini sangat bertolak belakang. Selain itu beras ketan impor Sarinah yang dijual dengan harga Rp10.000, dinilai juga merusak harga yang ada di pasar.

“Informasi dari petani, modal ketan lokal di pabrik dengab mutu yang di bawahnya sedikit, sudah seharga Rp10.000. Artinya kehadiran beras ketan Sarinah ini berpotensi dapat menyulitkan petani lokal kita yang sekarang ini sedang menghadapi kesulitan akibat pandemi Covid,” kata akademisi yang pernah menjadi Ketua Gerakan Tani Nusantara (GPN) ini.

(Baca juga:Produk UMKM yang Mau Mejeng di Sarinah Bakal Disaring pada Juni-Juli 2021)

Menurut Hermanu, pada masa sulit sekarang seharusnya pemerintah hadir di tengah petani dengan membuat kebijakan yang tidak merugikan. “Di saat harga petani sedang bagus tapi pemerintah melakukan impor, maka sebenarnya pemerintah tidak hadir untuk rakyatnya. Kita sayang dan dukung Pak Jokowi tapi kebijakan impor ditambah lagi dengan menggunakan nama Sarinah, rasanya sangat mengganggu nasionalisme terhadap negeri ini,” kata Hermanu.