Dorong Kinerja Pasar Modal Syariah RI, Ini Kebijakan Strategis Pemerintah

JAKARTA - Pemerintah terus mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Tercatat ada dua kebijakan strategi yang ditempuh otoritas RI.

Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury menyebutkan kedua kebijakan yang diambil diharapkan mampu mendorong kinerja pasar modal syariah di Tanah Air. Adapun kebijakan yang dimaksud ialah pengembangan efek syariah melalui securities crowdfunding dan penerbitan sukuk daerah.

"Kebijakan yang kami harapkan bisa mendorong pasar modal syariah adalah pengembangan efek syariah melalui securities crowdfunding," ujar Pahala, Kamis (15/7/2021).





Strategi securities crowdfunding sendiri akan diperkuat oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/POJK.P4/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Pahala menilai, keberadaan POJK tersebut, berpotensi mendorong produk-produk saham syariah dan sukuk yang diterbitkan melalui securities crowdfunding. Pemerintah juga berharap, beleid tersebut dapat memenuhi kebutuhan pendanaan bagi sektor UMKM maupun para pengusaha yang bergerak di bidang startup.

POJK tersebut juga dapat memperluas segmentasi pemodal baik pemodal umum maupun pemodal yang memiliki preferensi untuk berinvestasi pada instrumen syariah. Sementara penerbitan sukuk daerah, akan dilerkuat dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Skema ini dinilai membantu pemerintah daerah (pemda) untuk memperoleh pendanaan melalui penerbitan obligasi.

Baca Juga: PGN Dukung Strategi Pengelolaan Gas Bumi di Proyek Cisem

"Diharapakan Ada kegairahan dan pengendalian yang baik bagi pemerintah daerah untuk bisa menerbitkan obligasi atau sukuk yang bisa digunakan untuk meningkatkan pembiayaan untuk pembangunan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan," kata dia.