Asosiasi Umrah Ungkap Perlakuan Beda Arab Saudi Terhadap Jamaah Malaysia
Selasa, 03 Agustus 2021 - 12:10 WIB
Foto/ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Arab Saudi akan membuka penyelenggaraan umrah tahun 1443 H. Namun ada sejumlah persyaratan yang dianggap memberatkan jamaah Indonesia, yaitu karantina 14 hari.
Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) pun meminta pemerintah untuk bernegosiasi ke pihak Arab Saudi terkait persyaratan karantina itu. Wakil Ketua Umum AMPHURI, Bungsu Sumawijaya mengatakan, kebijakan karantina sebaiknya tidak usah mengingat sudah ada permintaan vaksin booster dari Pemerintah Arab Saudi.
Baca juga:Mantan Mendagri Soerjadi Soedirdja Meninggal Dunia
"Permintaan untuk karantina 14 hari di negara transit ini jadi kendala karena umrah jadi lebih lama. Terus terang akan jadi kendala karena tadinya 8 hari jadi 30 hari," kata Bungsu dalam program Market Review IDX Channel, Jakarta, Selasa (3/8/2021).
Selain karantina 14 hari, diketahui Pemerintah Arab Saudi juga mewajibkan jamaah umrah dari Indonesia disuntik vaksin dengan empat pilihan, yakni AstraZeneca, Moderna, Pfizer dan Johnson&Johnson. Sementara menurut Bungsu, mayoritas masyarakat Indonesia menerima vaksin Sinovac, jadi pihaknya meminta ada vaksin booster atau dosis ketiga ke pemerintah.
"Jadi kita kan umumnya Sinovac, Pemerintah Arab Saudi memberi kebijaksanaan harus ada boosternya dari 4 tadi. Karena itu kami dari asosiasi sudah bekoordinasi ke Kemenag meminta untuk jamaah umrah dibantu vaksin ketiga," jelasnya.
Baca juga:Usia 38, CEO Baru TikTok Beli Bungalow Seharga Rp900 Miliar di Singapura
Padahal untuk pelaksanaan umrah bukan hal baru ada kewajiban vaksinasi. Dulu selalu harus vaksin meningitis. Maka itu, AMPHURI saat ini terus mendesak pemerintah agar melakukan negosiasi terkait karantina 14 hari dibanding vaksin booster.
Bungsu kemudian membandingkan perlakuan kepada Malaysia yang bisa direct langsung tanpa karantina. Padahal kasus harian Covid-19 di sana lebih banyak dibanding Indonesia.
"Covid di sini kan sudah membaik, sudah melandai. Jumlah yang divaksin semakin banyak. Dibanding Malaysia bisa direct langsung sementara mereka 30.000/1 juta penduduk kasusnya," ujar dia.
Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) pun meminta pemerintah untuk bernegosiasi ke pihak Arab Saudi terkait persyaratan karantina itu. Wakil Ketua Umum AMPHURI, Bungsu Sumawijaya mengatakan, kebijakan karantina sebaiknya tidak usah mengingat sudah ada permintaan vaksin booster dari Pemerintah Arab Saudi.
Baca juga:Mantan Mendagri Soerjadi Soedirdja Meninggal Dunia
"Permintaan untuk karantina 14 hari di negara transit ini jadi kendala karena umrah jadi lebih lama. Terus terang akan jadi kendala karena tadinya 8 hari jadi 30 hari," kata Bungsu dalam program Market Review IDX Channel, Jakarta, Selasa (3/8/2021).
Selain karantina 14 hari, diketahui Pemerintah Arab Saudi juga mewajibkan jamaah umrah dari Indonesia disuntik vaksin dengan empat pilihan, yakni AstraZeneca, Moderna, Pfizer dan Johnson&Johnson. Sementara menurut Bungsu, mayoritas masyarakat Indonesia menerima vaksin Sinovac, jadi pihaknya meminta ada vaksin booster atau dosis ketiga ke pemerintah.
"Jadi kita kan umumnya Sinovac, Pemerintah Arab Saudi memberi kebijaksanaan harus ada boosternya dari 4 tadi. Karena itu kami dari asosiasi sudah bekoordinasi ke Kemenag meminta untuk jamaah umrah dibantu vaksin ketiga," jelasnya.
Baca juga:Usia 38, CEO Baru TikTok Beli Bungalow Seharga Rp900 Miliar di Singapura
Padahal untuk pelaksanaan umrah bukan hal baru ada kewajiban vaksinasi. Dulu selalu harus vaksin meningitis. Maka itu, AMPHURI saat ini terus mendesak pemerintah agar melakukan negosiasi terkait karantina 14 hari dibanding vaksin booster.
Bungsu kemudian membandingkan perlakuan kepada Malaysia yang bisa direct langsung tanpa karantina. Padahal kasus harian Covid-19 di sana lebih banyak dibanding Indonesia.
"Covid di sini kan sudah membaik, sudah melandai. Jumlah yang divaksin semakin banyak. Dibanding Malaysia bisa direct langsung sementara mereka 30.000/1 juta penduduk kasusnya," ujar dia.
(uka)
Lihat Juga :
tulis komentar anda