Buwas Ingin Bulog Jadi Penyalur Beras TNI-Polri dan ASN, Ternyata Begini Alasannya?
Selasa, 31 Agustus 2021 - 11:34 WIB
Direktur Utama Bulog, Budi Waseso atau Buwas mengharapkan, supply beras TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) berasal dari Bulog. Begini pertimbangannya. Foto/Dok
JAKARTA - Direktur Utama Bulog, Budi Waseso atau Buwas mengharapkan, supply beras TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) berasal dari Bulog . Keinginan tersebut menyusul target produksi atau penyediaan beras berkualitas.
Buwas menyebut ada sejumlah pertimbangan bila pihaknya menjadi penyaluran beras TNI, Polri dan ASN. Pertimbangan yang dimaksud berupa kualitas beras dan harganya yang dinilai akan lebih murah.
"Kita ingin next itu semua (beras) TNI, Polri, ASN atau pegawai yang ada di supply berasnya dari pemerintah atau Bulog. Jadi ini akan menjamin kualitas beras termasuk harga," ujar Buwas dikutip Selasa (31/8/2021).
TNI, Polri, dan ASN, kata dia, memiliki pendanaan khusus untuk pembelian beras. Namun, ketiga kelompok tersebut justru membeli beras di pasar bebas yang dipandang harganya lebih mahal.
"Karena pegawai, TNI Polri sudah ada alokasi pembelian beras yang selama ini mereka beli justru lebih mahal karena di pasar bebas, ini harapan kami Pak," katanya.
Di sisi produksi, perusahaan akan menyediakan cadangan beras pemerintah (CBP) berkualitas premium. Target tersebut seiring pembangunan 13 fasilitas pengolah padi modern atau modern rice milling plant (modern RMP).
Dalam skemanya, 13 modern RMP milik Bulog akan memproduksi gabah menjadi beras. Gabah diserap atau dibeli seluruhnya dari petani. Perusahaan hanya mengeringkan hingga memproduksinya menjadi beras dengan kualitas premium.
Keberadaan modern RMP membuat kualitas beras produksi Bulog jadi lebih tinggi dengan cost yang lebih rendah, lantaran diproduksi secara mandiri. Bahkan, petani hanya menyiapkan gabah saja tanpa berpikir mencari pasarnya untuk dijual.
Target tersebut akan direalisasikan pada 2022 mendatang. Saat ini, manajemen tengah menyelesaikan pembangunan infrastruktur modern RMP secara bertahap.
"Kalau ini sudah berjalan, kita tidak lagi ada penugasan penentuan penyerapan, Bulog dibatasi penyerapannya yang kemampuannya gudangnya 3,6 juta (ton), tapi penugasan cuman 1 juta karena itu hanya untuk CBP, sementara CBP bermasalah karena kita tidak ada salurannya," ungkap dia.
Buwas menyebut ada sejumlah pertimbangan bila pihaknya menjadi penyaluran beras TNI, Polri dan ASN. Pertimbangan yang dimaksud berupa kualitas beras dan harganya yang dinilai akan lebih murah.
"Kita ingin next itu semua (beras) TNI, Polri, ASN atau pegawai yang ada di supply berasnya dari pemerintah atau Bulog. Jadi ini akan menjamin kualitas beras termasuk harga," ujar Buwas dikutip Selasa (31/8/2021).
TNI, Polri, dan ASN, kata dia, memiliki pendanaan khusus untuk pembelian beras. Namun, ketiga kelompok tersebut justru membeli beras di pasar bebas yang dipandang harganya lebih mahal.
"Karena pegawai, TNI Polri sudah ada alokasi pembelian beras yang selama ini mereka beli justru lebih mahal karena di pasar bebas, ini harapan kami Pak," katanya.
Di sisi produksi, perusahaan akan menyediakan cadangan beras pemerintah (CBP) berkualitas premium. Target tersebut seiring pembangunan 13 fasilitas pengolah padi modern atau modern rice milling plant (modern RMP).
Dalam skemanya, 13 modern RMP milik Bulog akan memproduksi gabah menjadi beras. Gabah diserap atau dibeli seluruhnya dari petani. Perusahaan hanya mengeringkan hingga memproduksinya menjadi beras dengan kualitas premium.
Keberadaan modern RMP membuat kualitas beras produksi Bulog jadi lebih tinggi dengan cost yang lebih rendah, lantaran diproduksi secara mandiri. Bahkan, petani hanya menyiapkan gabah saja tanpa berpikir mencari pasarnya untuk dijual.
Target tersebut akan direalisasikan pada 2022 mendatang. Saat ini, manajemen tengah menyelesaikan pembangunan infrastruktur modern RMP secara bertahap.
"Kalau ini sudah berjalan, kita tidak lagi ada penugasan penentuan penyerapan, Bulog dibatasi penyerapannya yang kemampuannya gudangnya 3,6 juta (ton), tapi penugasan cuman 1 juta karena itu hanya untuk CBP, sementara CBP bermasalah karena kita tidak ada salurannya," ungkap dia.
(akr)
tulis komentar anda