Penyaluran Dana BLT UMKM Akan Melibatkan Asosiasi PKL
Kamis, 16 September 2021 - 06:58 WIB
Penyaluran BLT untuk UMKM diminta menggunakan data PKL. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, asosiasi pedagang kaki lima ( PKL ) yang juga sebagian besar bergerak pada segmen UMKM akan dilibatkan untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT).
Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan BLT untuk PKL dan pedagang warteg senilai Rp1,2 juta per orang. Kebijakan itu diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/9/2021).
Presiden Jokowi meminta secara khusus agar asosiasi menggunakan data PKL dalam menyalurkan BLT kepada 1 juta penerima.
"Asosiasi PKL berkepentingan untuk ikut terlibat dalam penyaluran bantuan Rp1,2 juta," kata Teten usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.
Pada kesempatan itu, pemerintah juga mengundang dan mendengarkan aspirasi dari pelaku UMKM. Mereka meminta Presiden Jokowi untuk mempermudah pengajuan kembali kredit usaha.
“Ini yang mungkin nanti akan dicarikan solusinya," ujar Teten.
Teten menambahkan, dalam pertemuan tersebut, Presiden juga meminta produk UMKM untuk dapat ditawarkan langsung ke kementerian atau lembaga. Dengan demikian, produk lokal bisa diserap belanja pemerintah. Teten mencatat saat ini baru 27% produk usaha kecil yang telah diserap oleh pemerintah.
“Arahan Presiden agar produk UMKM ditawarkan langsung ke kementerian atau lembaga akan sangat bermanfaat untuk menyerap produk UMKM di tengah melemahnya daya beli masyarakat," katanya.
Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan BLT untuk PKL dan pedagang warteg senilai Rp1,2 juta per orang. Kebijakan itu diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/9/2021).
Presiden Jokowi meminta secara khusus agar asosiasi menggunakan data PKL dalam menyalurkan BLT kepada 1 juta penerima.
"Asosiasi PKL berkepentingan untuk ikut terlibat dalam penyaluran bantuan Rp1,2 juta," kata Teten usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.
Pada kesempatan itu, pemerintah juga mengundang dan mendengarkan aspirasi dari pelaku UMKM. Mereka meminta Presiden Jokowi untuk mempermudah pengajuan kembali kredit usaha.
“Ini yang mungkin nanti akan dicarikan solusinya," ujar Teten.
Teten menambahkan, dalam pertemuan tersebut, Presiden juga meminta produk UMKM untuk dapat ditawarkan langsung ke kementerian atau lembaga. Dengan demikian, produk lokal bisa diserap belanja pemerintah. Teten mencatat saat ini baru 27% produk usaha kecil yang telah diserap oleh pemerintah.
“Arahan Presiden agar produk UMKM ditawarkan langsung ke kementerian atau lembaga akan sangat bermanfaat untuk menyerap produk UMKM di tengah melemahnya daya beli masyarakat," katanya.
(uka)
tulis komentar anda