Ini Syarat Erick Thohir bagi Swasta yang Mau Kerja Sama dengan BUMN
Kamis, 16 September 2021 - 15:37 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir membuat sejumlah persyaratan bagi swasta ataupun pemda yang ingin bekerja sama dengan BUMN. Foto/Dok. SINDOnews
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir memberikan sejumlah syarat bagi perusahaan swasta ataupun pemda yang ingin bekerja sama dengan perusahaan milik negara. Dengan begitu, Erick berharap BUMN, pemda dan swasta bisa mendapat keuntungan bersama.
Erick memastikan bahwa BUMN dalam menjalankan bisnisnya tidak ingin menjadi seperti menara gading. Artinya, tegas dia, BUMN siap bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) maupun swasta.
"Kita enggak mau BUMN menjadi menara gading, Tapi, saya ingin pastikan bahwa kerja sama BUMN dengan swasta dan pemerintah daerah harus win-win, saling menguntungkan," ujarnya di Jakarta, Kamis (16/9/2021).
Terlebih dalam era digitalisasi yang tidak saja menuntut perusahaan menyesuaikan proses bisnisnya, namun juga melakukan transparansi. "Jadi saya minta kepada swasta yang ber-partner dengan BUMN, jangan ngakalin! Harus win-win, apalagi sekarang di era yang sangat transparan digitalisasi," tandasnya.
Kementerian BUMN saat ini membuka pintu selebar-lebarnya bagi swasta dan pemda untuk menjalin kerja sama. Namun, seperti ditegaskan oleh Erick, kerja sama itu jangan sampai saling membebani satu sama lainnya dan dilakukan dengan cara yang benar berdasarkan prosedur yang berlaku.
Ericj pun membeberkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi swasta jika ingin bekerja sama dengan BUMN. Pertama, jangan sampai mengakali BUMN dalam artian keduanya harus sama-sama untung dalam kerja sama yang terjalin. Kedua, swasta harus memiliki pengalaman lebih dibandingkan BUMN. Ketiga, kerja sama keduanya harus bisa menekan impor.
Syarat ketiga menurutnya juga penting di tengah upaya pemerintah saat ini memperbaiki neraca dagang dengan mendorong ekspor dan menekan impor. "Bisa enggak me-reduce impor supaya menjaga supply chain," kata Erick.
Erick memastikan bahwa BUMN dalam menjalankan bisnisnya tidak ingin menjadi seperti menara gading. Artinya, tegas dia, BUMN siap bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) maupun swasta.
"Kita enggak mau BUMN menjadi menara gading, Tapi, saya ingin pastikan bahwa kerja sama BUMN dengan swasta dan pemerintah daerah harus win-win, saling menguntungkan," ujarnya di Jakarta, Kamis (16/9/2021).
Terlebih dalam era digitalisasi yang tidak saja menuntut perusahaan menyesuaikan proses bisnisnya, namun juga melakukan transparansi. "Jadi saya minta kepada swasta yang ber-partner dengan BUMN, jangan ngakalin! Harus win-win, apalagi sekarang di era yang sangat transparan digitalisasi," tandasnya.
Kementerian BUMN saat ini membuka pintu selebar-lebarnya bagi swasta dan pemda untuk menjalin kerja sama. Namun, seperti ditegaskan oleh Erick, kerja sama itu jangan sampai saling membebani satu sama lainnya dan dilakukan dengan cara yang benar berdasarkan prosedur yang berlaku.
Ericj pun membeberkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi swasta jika ingin bekerja sama dengan BUMN. Pertama, jangan sampai mengakali BUMN dalam artian keduanya harus sama-sama untung dalam kerja sama yang terjalin. Kedua, swasta harus memiliki pengalaman lebih dibandingkan BUMN. Ketiga, kerja sama keduanya harus bisa menekan impor.
Syarat ketiga menurutnya juga penting di tengah upaya pemerintah saat ini memperbaiki neraca dagang dengan mendorong ekspor dan menekan impor. "Bisa enggak me-reduce impor supaya menjaga supply chain," kata Erick.
(fai)
tulis komentar anda