Tok! DPR Setujui Tambahan Anggaran Kementerian ESDM Rp850 Miliar
Selasa, 28 September 2021 - 10:30 WIB
DPR setujui penambahan anggaran Kementerian ESDM Rp850 miliar. FOTO/Ilustrasi/SINDOnews/Nanang Wijayanto
JAKARTA - Komisi VII DPR menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp850 miliar pada Rencana Kerja dan Anggaran Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun 2022. Penambahan ini disepakati setelah dilakukan penyesuaian dari hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada 16 September 2021 lalu.
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, penambahan anggaran tersebut merupakan hasil perjuangan bersama DPR RI bersama Kementerian ESDM. Sehingga, berdasarkan penyesuaian RKA-KL, Kementerian ESDM direncanakan menerima anggaran sebesar Rp5,8 triliun untuk melaksanakan kegiatan dan program tahun 2022.
"Lewat rapat ini telah disetujui penambahan anggaran untuk Kementerian ESDM. Ini merupakan hasil perjuangan bersama," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Menteri ESDM RI Arifin Tasrif, Senin malam (27/9/2021).
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari mengapresiasi penambahan anggaran tersebut. Namun dirinya menyayangkan hingga saat ini masyarakat Indonesia masih mengalami kesulitan untuk mengakses dengan mudah program-program yang dicanangkan Kementerian ESDM. Menurutnya, hal ini seringkali terjadi akibat penolakan pemerintah daerah setempat.
"Kami ingin Kementerian ESDM untuk serius membangun skema pendistribusian program tahun 2022. Kami mohon jangan sampaikan harus mengemis surat usulan dari pemerintah daerah setempat. Pemda itu kan perpanjangan dari pemerintah pusat," tegasnya.
Senada, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menambahkan agar administrasi untuk pelaksanaan program-program Kementerian ESDM di tahun mendatang diberikan keringanan. Keringanan ini menjadi penting agar penyaluran program kementerian tidak terhambat sekaligus mendapat dukungan penuh dari pemangku kebijakan terutama pemerintah daerah.
Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif berjanji akan segera membangun koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah setempat guna memudahkan pelaksanaan program Kementerian ESDM pada tahun 2022 mendatang. Baginya, ini turut menjadi vital untuk pencapaian tujuan dari program ESDM.
Arifin menguraikan, berdasarkan asas pemanfaatan, tambahan anggaran hasil penyesuaian RKA-KL sebesar Rp850 miliar itu akan digunakan untuk pelayanan publik baik fisik dan non fisik sebesar 97,1%. Seperti, pembangunan jargas, revitalisasi EBT, bantuan pasang baru listrik, serta infrastruktur dan survei SDA.
Sisanya, sekitar 2,9% dari tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk pelayanan internal. Di antaranya untuk penelitian lembaga di bidang energi sekaligus penguatan mitigasi dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian ESDM.
"Kami mohon dukungan bapak ibu anggota DPR agar yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan target. Kami akan berkoordinasi intens dengan pemerintah daerah. Semoga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik dan dapat dinikmati masyarakat," jelasnya.
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, penambahan anggaran tersebut merupakan hasil perjuangan bersama DPR RI bersama Kementerian ESDM. Sehingga, berdasarkan penyesuaian RKA-KL, Kementerian ESDM direncanakan menerima anggaran sebesar Rp5,8 triliun untuk melaksanakan kegiatan dan program tahun 2022.
"Lewat rapat ini telah disetujui penambahan anggaran untuk Kementerian ESDM. Ini merupakan hasil perjuangan bersama," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Menteri ESDM RI Arifin Tasrif, Senin malam (27/9/2021).
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari mengapresiasi penambahan anggaran tersebut. Namun dirinya menyayangkan hingga saat ini masyarakat Indonesia masih mengalami kesulitan untuk mengakses dengan mudah program-program yang dicanangkan Kementerian ESDM. Menurutnya, hal ini seringkali terjadi akibat penolakan pemerintah daerah setempat.
"Kami ingin Kementerian ESDM untuk serius membangun skema pendistribusian program tahun 2022. Kami mohon jangan sampaikan harus mengemis surat usulan dari pemerintah daerah setempat. Pemda itu kan perpanjangan dari pemerintah pusat," tegasnya.
Senada, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menambahkan agar administrasi untuk pelaksanaan program-program Kementerian ESDM di tahun mendatang diberikan keringanan. Keringanan ini menjadi penting agar penyaluran program kementerian tidak terhambat sekaligus mendapat dukungan penuh dari pemangku kebijakan terutama pemerintah daerah.
Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif berjanji akan segera membangun koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah setempat guna memudahkan pelaksanaan program Kementerian ESDM pada tahun 2022 mendatang. Baginya, ini turut menjadi vital untuk pencapaian tujuan dari program ESDM.
Arifin menguraikan, berdasarkan asas pemanfaatan, tambahan anggaran hasil penyesuaian RKA-KL sebesar Rp850 miliar itu akan digunakan untuk pelayanan publik baik fisik dan non fisik sebesar 97,1%. Seperti, pembangunan jargas, revitalisasi EBT, bantuan pasang baru listrik, serta infrastruktur dan survei SDA.
Sisanya, sekitar 2,9% dari tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk pelayanan internal. Di antaranya untuk penelitian lembaga di bidang energi sekaligus penguatan mitigasi dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian ESDM.
"Kami mohon dukungan bapak ibu anggota DPR agar yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan target. Kami akan berkoordinasi intens dengan pemerintah daerah. Semoga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik dan dapat dinikmati masyarakat," jelasnya.
(nng)
tulis komentar anda