AS Terancam Gagal Bayar Utang Rp400 Ribu Triliun, Sri Mulyani Ikut Waswas
Rabu, 29 September 2021 - 11:29 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani terus mewaspadai fenomena terkait sejumlah masalah di luar negeri yang berpotensi mengganggu ekonomi RI. FOTO/MNC Media
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terus mewaspadai resiko global yang bisa mempengaruhi perekonomian Indonesia. Salah satunya terkait debt ceiling atau batas utang Amerika Serikat (AS) yang telah melambung tinggi.
Batas utang AS baru saja diakhiri penangguhannya. Sementara pemerintah AS mengaku tidak mampu lagi membayar semua kewajiban atau utangnya per bulan Oktober.
"Di sisi lain beberapa persoalan seperti Evergrande di Tiongkok atau terjadinya pembahasan fiskal debt limit di Amerika Serikat. Ini menjadi faktor yg kita waspadai dan terjadinya keumnungkinan tappering moneter di Amerika Serikaf dan kita melihat menjaga pemulihan ekonomi domestik. Kita jangan lengah," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Rabu (29/9/2021).
Lanjutnya, Indonesia akan mengelola hutang dengan hati-hati agar tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
"Kita juga mengendalikan kenaikan utang pada APBN kita agar menjadi sehat. Tahun 2022 fokusnya adalah reform struktural dan fiskal dan komitmen kementerian lembaga dan APBN secara baik dan mendoromg reformasi," imbuhnya.
Sebagai informasi batas utang pemerintah AS saat ini ada di USD28,4 triliun. Dengan asumsi angka itu menjadi Rp404.530 triliun. Apabila batas utang tidak dinaikkan hingga 1 Oktober 2021 maka pemerintahan AS terpaksa ditutup sementara karena ketiadaan anggaran. Jika terwujud, maka akan menjadi shutdown ketiga dalam satu dekade terakhir.
Pemerintah AS membutuhkan tambahan utang untuk berbagai keperluan. Mulai dari membayar gaji aparat pemerintahan, penanggulangan pandemi virus corona, hingga membayar bunga utang. Jika sampai AS gagal bayar utang alias default, maka bisa menjadi bencana bagi pasar keuangan global.
Batas utang AS baru saja diakhiri penangguhannya. Sementara pemerintah AS mengaku tidak mampu lagi membayar semua kewajiban atau utangnya per bulan Oktober.
"Di sisi lain beberapa persoalan seperti Evergrande di Tiongkok atau terjadinya pembahasan fiskal debt limit di Amerika Serikat. Ini menjadi faktor yg kita waspadai dan terjadinya keumnungkinan tappering moneter di Amerika Serikaf dan kita melihat menjaga pemulihan ekonomi domestik. Kita jangan lengah," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Rabu (29/9/2021).
Lanjutnya, Indonesia akan mengelola hutang dengan hati-hati agar tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
"Kita juga mengendalikan kenaikan utang pada APBN kita agar menjadi sehat. Tahun 2022 fokusnya adalah reform struktural dan fiskal dan komitmen kementerian lembaga dan APBN secara baik dan mendoromg reformasi," imbuhnya.
Sebagai informasi batas utang pemerintah AS saat ini ada di USD28,4 triliun. Dengan asumsi angka itu menjadi Rp404.530 triliun. Apabila batas utang tidak dinaikkan hingga 1 Oktober 2021 maka pemerintahan AS terpaksa ditutup sementara karena ketiadaan anggaran. Jika terwujud, maka akan menjadi shutdown ketiga dalam satu dekade terakhir.
Pemerintah AS membutuhkan tambahan utang untuk berbagai keperluan. Mulai dari membayar gaji aparat pemerintahan, penanggulangan pandemi virus corona, hingga membayar bunga utang. Jika sampai AS gagal bayar utang alias default, maka bisa menjadi bencana bagi pasar keuangan global.
(nng)
Lihat Juga :
tulis komentar anda