Dirut Krakatau Steel Bongkar Soal Utang hingga Proyek Mangkrak
Kamis, 07 Oktober 2021 - 08:14 WIB
Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim buka-bukaan soal meningkatnya utang yang menurutnya terlihat sejak tahun 2011 sampai dengan 2018. Foto/Dok
JAKARTA - Direktur Utama Krakatau Steel , Silmy Karim mengatakan, tren meningkatnya utang dimulai di tahun 2011 sampai dengan 2018. Akumulasi utang Krakatau Steel mencapai Rp31 triliun yang disebabkan beberapa hal salah satunya adalah pengeluaran investasi yang belum menghasilkan sesuai dengan rencana.
Manajemen baru Krakatau Steel berhasil melakukan restrukturisasi utang pada bulan Januari 2020 sehingga beban cicilan dan bunga menjadi lebih ringan guna memperbaiki kinerja keuangan.
“Proyek Blast Furnace diinisiasi pada tahun 2008 dan memasuki masa konstruksi pada tahun 2012, jauh sebelum saya bergabung di Krakatau Steel pada akhir tahun 2018. Manajemen saat ini sudah mendapatkan solusi agar fasilitas atau pabrik yang tadinya mangkrak bisa jadi produktif,” ujar Silmy dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Kamis (7/10/2021).
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk terus melakukan pembenahan di seluruh lini dan aktivitas usaha. Adapun proses untuk membenahi Krakatau Steel merupakan usaha bersama dan membutuhkan waktu setidaknya tiga tahun untuk melihat hasilnya.
Silmy menambahkan, hingga saat ini pihaknya telah memiliki dua calon mitra strategis, bahkan satu calon sudah menandatangani Memorandum of Agreement (MOA) dengan Krakatau Steel dan satu mitra lagi sudah menyampaikan surat minat untuk bekerja sama dalam hal Blast Furnace.
"Artinya sudah ada solusi atas proyek Blast Furnace . Kita targetkan Kuartal 3 tahun 2022 akan dioperasikan,” kata dia.
“Pengoperasian Blast Furnace nantinya akan menggunakan teknologi yang memaksimalkan bahan baku dalam negeri yaitu pasir besi. Penggunaan pasir besi ini akan menghemat biaya produksi dan menurunkan impor bahan baku dari luar negeri yaitu iron ore,” sambungnya.
Adapun semua upaya yang dilakukan ini didukung dengan manajemen yang bebas korupsi di mana Krakatau Steel sudah menerapkan ISO 37001:2016 sejak bulan Agustus 2020 sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan KKN karena merupakan standar internasional yang dapat digunakan semua yurisdiksi. Ditambah serta dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen yang sudah dimiliki Krakatau Steel saat ini.
“Kaitan adanya indikasi penyimpangan/korupsi di masa lalu tentu menjadi perhatian manajemen. Fokus saya ketika bergabung adalah mencarikan solusi dan melihat ke depan agar Krakatau Steel bisa selamat terlebih dahulu,” tuturnya.
Menurutnya, satu per satu masalah di Krakatau Steel sudah dapat diatasi, dimana dari perusahaan yang sudah lama tidak untung, pabrik yang tidak efisien, maupun proyek yang belum selesai sudah banyak yang selesai dan sisanya sudah didapatkan solusinya.
Manajemen baru Krakatau Steel berhasil melakukan restrukturisasi utang pada bulan Januari 2020 sehingga beban cicilan dan bunga menjadi lebih ringan guna memperbaiki kinerja keuangan.
“Proyek Blast Furnace diinisiasi pada tahun 2008 dan memasuki masa konstruksi pada tahun 2012, jauh sebelum saya bergabung di Krakatau Steel pada akhir tahun 2018. Manajemen saat ini sudah mendapatkan solusi agar fasilitas atau pabrik yang tadinya mangkrak bisa jadi produktif,” ujar Silmy dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Kamis (7/10/2021).
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk terus melakukan pembenahan di seluruh lini dan aktivitas usaha. Adapun proses untuk membenahi Krakatau Steel merupakan usaha bersama dan membutuhkan waktu setidaknya tiga tahun untuk melihat hasilnya.
Silmy menambahkan, hingga saat ini pihaknya telah memiliki dua calon mitra strategis, bahkan satu calon sudah menandatangani Memorandum of Agreement (MOA) dengan Krakatau Steel dan satu mitra lagi sudah menyampaikan surat minat untuk bekerja sama dalam hal Blast Furnace.
"Artinya sudah ada solusi atas proyek Blast Furnace . Kita targetkan Kuartal 3 tahun 2022 akan dioperasikan,” kata dia.
“Pengoperasian Blast Furnace nantinya akan menggunakan teknologi yang memaksimalkan bahan baku dalam negeri yaitu pasir besi. Penggunaan pasir besi ini akan menghemat biaya produksi dan menurunkan impor bahan baku dari luar negeri yaitu iron ore,” sambungnya.
Adapun semua upaya yang dilakukan ini didukung dengan manajemen yang bebas korupsi di mana Krakatau Steel sudah menerapkan ISO 37001:2016 sejak bulan Agustus 2020 sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan KKN karena merupakan standar internasional yang dapat digunakan semua yurisdiksi. Ditambah serta dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen yang sudah dimiliki Krakatau Steel saat ini.
“Kaitan adanya indikasi penyimpangan/korupsi di masa lalu tentu menjadi perhatian manajemen. Fokus saya ketika bergabung adalah mencarikan solusi dan melihat ke depan agar Krakatau Steel bisa selamat terlebih dahulu,” tuturnya.
Menurutnya, satu per satu masalah di Krakatau Steel sudah dapat diatasi, dimana dari perusahaan yang sudah lama tidak untung, pabrik yang tidak efisien, maupun proyek yang belum selesai sudah banyak yang selesai dan sisanya sudah didapatkan solusinya.
(akr)
tulis komentar anda