Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Boleh Pakai APBN, Indef Sebut Tidak Konsisten
Minggu, 10 Oktober 2021 - 17:04 WIB
Lanjut Tauhid, adanya pembengkakan pada pendanaan proyek tersebut perlu ditelusuri. Pasalnya, pembengkakan pendanaan ini cukup besar. Terlebih, ke depannya bisa menimbulkan risiko.
“Saya kira yang harusnya perlu ditelusuri adalah kenapa pembengkakan ini besar sekali. Berarti ada masalah dari sisi perencanaan, bisa saja studi kelayakan itu sebenarnya dari awal tidak layak. Selain itu, ini perlu ada yang bisa mempertanggungjawabkan kalau pembengkakan sampai 30%,” ucap dia.
Dia menambahkan, salah satu risiko ke depan yang bisa terjadi seperti harga tiket yang dijual akan lebih mahal. Sehingga, dikhawatirkan akan menurunkan minat masyarakat.
“Sekarang kan dipatok harga Rp300 ribu, kalau ditambah nanti dengan biaya pembengkakan harga tiket mungkin bisa di atas Rp400 ribu. Nah, itu kalau Rp400 ribu dibandingkan kereta regular 1:4, menjadi tidak layak,” tandasnya.
“Saya kira yang harusnya perlu ditelusuri adalah kenapa pembengkakan ini besar sekali. Berarti ada masalah dari sisi perencanaan, bisa saja studi kelayakan itu sebenarnya dari awal tidak layak. Selain itu, ini perlu ada yang bisa mempertanggungjawabkan kalau pembengkakan sampai 30%,” ucap dia.
Dia menambahkan, salah satu risiko ke depan yang bisa terjadi seperti harga tiket yang dijual akan lebih mahal. Sehingga, dikhawatirkan akan menurunkan minat masyarakat.
“Sekarang kan dipatok harga Rp300 ribu, kalau ditambah nanti dengan biaya pembengkakan harga tiket mungkin bisa di atas Rp400 ribu. Nah, itu kalau Rp400 ribu dibandingkan kereta regular 1:4, menjadi tidak layak,” tandasnya.
(akr)
tulis komentar anda