Pertemuan Menteri G20, RI Tekankan Penguatan Pangan Hadapi Covid-19
Rabu, 22 April 2020 - 09:30 WIB
Mentan Syahrul Yasin Limpo saat mengikuti pertemuan G20 Extraordinary Agriculture Ministers Virtual Meeting, Selasa (21/4/2020). Foto/Ist
JAKARTA - Pandemi Covid-19 berpotensi menghambat sistem pangan dengan terganggunya rantai pasok. Untuk itu, pemerintah Indonesia menilai setiap negara perlu menjadikan upaya pemulihan dan penguatan sistem pangan sebagai prioritas utama saat ini.
"Pandemi Covid-19 mengganggu rantai pasok makanan sehingga terjadi volatilitas harga pangan dan penurunan daya beli di tingkat nasional dan global. Karena itu, prioritas kami adalah untuk memperkuat sistem pangan," kata Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo saat mengikuti pertemuan G20 Extraordinary Agriculture Ministers Virtual Meeting yang digagas pemerintah Arab Saudi, Selasa (21/4/2020).
Menurut Syahrul, setiap negara G20 harus melakukan tiga hal dalam memperkuat sistem pangan. Pertama, memprakarsai pemulihan sistem pangan global untuk menjamin produksi pangan yang tinggi, rantai pasok pangan global yang kembali normal, serta perdagangan pangan internasional tanpa hambatan dan sesuai dengan aturan WTO.
Kedua, mendorong investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, juga meningkatkan peran sektor swasta melalui kemitraan public private partnership di bidang pangan dan pertanian.
“Terakhir, meningkatkan transfer teknologi dan pengembangan kapasitas, terutama kepada negara-negara yang membutuhkan, untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing,” jelasnya.
Sebagai upaya memperkuat sistem pangan, Indonesia juga berupaya menjaga stabilitas pasokan pangan dan gizi, ketersediaan pangan, pengelolaan harga dan daya beli, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Kebijakan untuk mengurangi dampak Covid-19 dilaksanakan secara terukur, fokus, dan bersifat sementara.
“Langkah ini bertujuan untuk memastikan petani pangan yang umumnya skala kecil, dapat terus menjalankan usaha tani. Juga menjamin kelancaran distribusi pangan dari produsen sampai konsumen akhir, memperkuat jaring pengaman sosial bagi rumah tangga berpendapatan rendah dan kelompok rentan, seperti petani skala kecil,” terang Syahrul.
Lebih lanjut, Syahrul menyebutkan berbagai hambatan pasokan pangan global harus diminimalkan. Langkah kebijakan yang dapat menyebabkan kenaikan harga pangan harus dihindari. Selain itu, jaminan kelancaran distribusi pangan harus diupayakan.
"Semua dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Selain itu, perlu jaminan transparansi dalam rangka menghindari ketidakpastian dan menjamin stabilitas pasar," tegas Syahrul.
"Pandemi Covid-19 mengganggu rantai pasok makanan sehingga terjadi volatilitas harga pangan dan penurunan daya beli di tingkat nasional dan global. Karena itu, prioritas kami adalah untuk memperkuat sistem pangan," kata Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo saat mengikuti pertemuan G20 Extraordinary Agriculture Ministers Virtual Meeting yang digagas pemerintah Arab Saudi, Selasa (21/4/2020).
Menurut Syahrul, setiap negara G20 harus melakukan tiga hal dalam memperkuat sistem pangan. Pertama, memprakarsai pemulihan sistem pangan global untuk menjamin produksi pangan yang tinggi, rantai pasok pangan global yang kembali normal, serta perdagangan pangan internasional tanpa hambatan dan sesuai dengan aturan WTO.
Kedua, mendorong investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, juga meningkatkan peran sektor swasta melalui kemitraan public private partnership di bidang pangan dan pertanian.
“Terakhir, meningkatkan transfer teknologi dan pengembangan kapasitas, terutama kepada negara-negara yang membutuhkan, untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing,” jelasnya.
Sebagai upaya memperkuat sistem pangan, Indonesia juga berupaya menjaga stabilitas pasokan pangan dan gizi, ketersediaan pangan, pengelolaan harga dan daya beli, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Kebijakan untuk mengurangi dampak Covid-19 dilaksanakan secara terukur, fokus, dan bersifat sementara.
“Langkah ini bertujuan untuk memastikan petani pangan yang umumnya skala kecil, dapat terus menjalankan usaha tani. Juga menjamin kelancaran distribusi pangan dari produsen sampai konsumen akhir, memperkuat jaring pengaman sosial bagi rumah tangga berpendapatan rendah dan kelompok rentan, seperti petani skala kecil,” terang Syahrul.
Lebih lanjut, Syahrul menyebutkan berbagai hambatan pasokan pangan global harus diminimalkan. Langkah kebijakan yang dapat menyebabkan kenaikan harga pangan harus dihindari. Selain itu, jaminan kelancaran distribusi pangan harus diupayakan.
"Semua dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Selain itu, perlu jaminan transparansi dalam rangka menghindari ketidakpastian dan menjamin stabilitas pasar," tegas Syahrul.
tulis komentar anda