Perpres Nilai Ekonomi Karbon, Oleh-oleh Indonesia di COP26
Jum'at, 22 Oktober 2021 - 06:23 WIB
Jika Perpres ini telah disetujui maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mampu menyusun roadmap ekonomi karbon untuk jangka panjang. Dida menambahkan, carbon trading akan menjadi salah satu hal yang krusial dalam pertemuan COP26.
Kata Dida, Indonesia sudah menyiapkan sejumlah policy terkait carbon trading. Salah satunya yang baru saja disahkan adalah pajak karbon.
“Seluruh opsi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sudah disiapkan. Seperti yang dikatakan Prof Emil Salim kita harus berlayar sambil membangun perahu. Selain menunggu perpres nilai ekonomi karbon, pembangunan yang low carbon juga sudah masuk di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,” jelas Dida.
Setelah Perpres tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) ini terbit, uji coba perdagangan karbon akan sangat membantu dalam pengembangan mekanisme pengendalian emisi nasional. Pemanfaatan instrumen nilai ekonomi karbon mendorong percepatan transisi energi.
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan (Diraga), PT PLN Bob Saril mengatakan, PLN sudah siap dalam melakukan transisi energi dan membantu pemerintah mencapai target bauran energi 23 persen pada 2025.
“PLN sudah siap secara infrastruktur dan SDM untuk capai target bauran energi 23 persen. PLN akan mengganti PLTU dan diubah menjad biomassa, 5.000 PLTD juga akan diganti menjad EBT dengan harapan untuk mengurangi efek gas rumah kaca,” ujar Bob Saril.
Kata Dida, Indonesia sudah menyiapkan sejumlah policy terkait carbon trading. Salah satunya yang baru saja disahkan adalah pajak karbon.
“Seluruh opsi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sudah disiapkan. Seperti yang dikatakan Prof Emil Salim kita harus berlayar sambil membangun perahu. Selain menunggu perpres nilai ekonomi karbon, pembangunan yang low carbon juga sudah masuk di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,” jelas Dida.
Setelah Perpres tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) ini terbit, uji coba perdagangan karbon akan sangat membantu dalam pengembangan mekanisme pengendalian emisi nasional. Pemanfaatan instrumen nilai ekonomi karbon mendorong percepatan transisi energi.
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan (Diraga), PT PLN Bob Saril mengatakan, PLN sudah siap dalam melakukan transisi energi dan membantu pemerintah mencapai target bauran energi 23 persen pada 2025.
“PLN sudah siap secara infrastruktur dan SDM untuk capai target bauran energi 23 persen. PLN akan mengganti PLTU dan diubah menjad biomassa, 5.000 PLTD juga akan diganti menjad EBT dengan harapan untuk mengurangi efek gas rumah kaca,” ujar Bob Saril.
Lihat Juga :